Aturan Baru Keluar, Ridho Ficardo Harus Libatkan Gubernur Lampung Terpilih Bahas APBD 2019

Aturan baru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah keluar.

tribun lampung
Ridho Ficardo dan Arinal Djunaidi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aturan baru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah keluar.

Berdasarkan surat edaran, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo harus koordinasi dengan gubernur-wakil gubernur terpilih, Arinal Djunaidi-Chusnunia (Nunik), dalam menyusun APBD Lampung 2019.

Instruksi koordinasi ihwal rancangan APBD 2019 tertuang dalam surat bernomor 903/6291/OTDA tertanggal 2 Agustus 2018.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, mengatakan, surat tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Di poin keempat, disebutkan agar pemerintah daerah berkoordinasi lebih dulu dengan kepala daerah terpilih dalam pembahasan rancangan APBD 2019.

"Hal itu untuk menjamin sinergi dan kesinambungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun dokumen KUA PPAS dapat menyandingkan dengan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih," ujar Bahtiar dihubungi via seluler, Kamis (16/8).

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, mengakui parlemen sudah menerima surat dari Kemendagri.

Sedianya rapat APBD Perubahan 2018 dan KUA-PPAS APBD 2019 digelar pada 20 Agustus nanti.

Namun, terus Dedi, karena keluarnya surat edaran Kemendagri tersebut, DPRD menunda pembahasan KUA-PPAS 2019.

Halaman
1234
Editor: Safruddin
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved