Diduga Korupsi Dana Desa Rp 183 Juta, Kakam di Lampung Tengah Diseret ke Meja Hijau

Sesuai fungsinya, lanjut Riska, uang alokasi dana desa (ADD) tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur desa.

Diduga Korupsi Dana Desa Rp 183 Juta, Kakam di Lampung Tengah Diseret ke Meja Hijau
Tribun Lampung/Hanif Mustafa
Sahadat (paling kiri) didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 183.382.717 dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin, 27 Agustus 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Diduga menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi, mantan kepala Kampung Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah, diseret ke meja hijau.

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Samsudin di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Senin, 27 Agustus 2018, Sahadat (45) didakwa oleh jaksa penuntut umum telah merugikan negara sebesar Rp 183.382.717.

"Dalam perkara ini terdakwa telah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ungkap JPU Riska dalam persidangan.

Riska menjelaskan, penyelewengan ini bermula dari cairnya APBN 2016 sebesar Rp 843.209.390.

Baca: Dana Desa Tak Tepat Sasaran, Laporkan ke BPK

Baca: Diduga Korupsi Dana Desa Rp 542 Juta, Kades di Lampung Selatan Ditahan

"Terdakwa telah mendapatkan dana desa bersumber APBN sebesar Rp 620.348.953, yang meliputi tahap I pada tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp 372.119.371 dan tahap II pada tanggal 16 November 2016 sebesar Rp 248.079.581," bebernya.

Sesuai fungsinya, lanjut Riska, uang alokasi dana desa (ADD) tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Di antaranya, jalan onderlag, pos siskamling, paving blok, dan puskesdes.

"Tapi ditemukan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 183.382.717," tandasnya.

Ketua majelis hakim Samsudin memutuskan menunda sidang hingga minggu depan lantaran belum ada saksi.

"Ini yang Anda lakukan masuk markup atau penyelewengan dana belum bisa dibuktikan. Jadi sidang dilanjutkan minggu depan dengan membawa saksi dan barang bukti," tutupnya. (*)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved