Ingatkan ASN Soal Gratifikasi dan Suap, KPK: Jangan Ada Lagi Istilah Bagi-bagi Kue

KPK mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Selatan untuk berhati-hati dengan tindak korupsi

Ingatkan ASN Soal Gratifikasi dan Suap, KPK: Jangan Ada Lagi Istilah Bagi-bagi Kue
Tribunlampung/Dedi
KPK melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di RSUD Bob Bazar Kalianda 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Lampung Selatan untuk berhati-hati dengan tindak korupsi, suap, dan menerima gratifikasi.

Secara khusus Adlinsyah Malik Nasution dari bidang Kordinasi dan Suvervisi Deputi Pencegahan KPK menekankan penerimaan gratifikasi oleh ASN. Menurutnya penerimaan gratifikasi oleh ASN termasuk pelanggaran berat sesuai dengan PP nomor : 53 tahun 2010.

Baca: KPK Minta Semua Pihak Dukung Manajemen RSUD Bob Bazar Jadi WBK

“Saya ingatkan kepada ASN untuk hati-hati dengan gratifikasi dan suap. Sudahlah jangan minta-minta bagian terkait dengan program atau proyek. Jangan ada lagi istilah bagi-bagi kue,” tegasnya saat sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di RSUD Bob Bazar Kalianda, Sabtu (1/9).

Ia meminta kepada pemerintah kabupaten Lampung Selatan melalui inspektorat untuk mengaktifkan unit pencegahan/pengendali korupsi (UPK). Ia pun mengajak ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Selatan untuk terus berbenah.

KPK sendiri mendorong adanya peningkatan penghasilan ASN melalui peningkatan tunjangan. Tetapi disisi lain juga mengingatkan ASN tidak ada lagi biaya-biaya honor kegiatan.

Baca: Wah, di Negara Ini Ikan Hias Bukan Dipelihara di Akuarium Tapi Jadi Santapan Sehari-hari

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan pengawasan/pengendalian internal guna meminimalisir adanya tindak suap, gratifikasi dan juga korupsi dilingkungan pemerintah daerah.

“Sebenarnya untuk ASN ini sudah ada aturan yang bisa menjadi pengendalinya yakni pada PP nomor : 53 tahun 2010. Dan ASN sangat takut dengan aturan ini, karena mereka bisa dinon aktifkan dari jabatannya,” terang Adlinsyah.

Sementara itu bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, mengatakan adanya beberapa perstiwa yang terjadi dilingkungan pemerintah daerah setempat belakangan ini menjadi pelajaran penting.

Ia mengatakan hal itu menjadi cambung bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan melakukan perbiakan penyelenggaran dan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi kedepannya.

“Saya berharap pemaparan yang disampaikan bidang deputi pencegahan ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Ini tidak hanya untuk manajemen RSUD Bob Bazar. Tapi juga untuk seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya,” tandasnya.(dedi/tribunlampung)

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved