Tribun Lampung Barat

Wabup Buka Rakor PBB Dan PAD Tahun 2018

Rapat koordinasi PAD dan PBB akan membuka kesadaran tentang pentingnya pendapatan asli daerah (PAD)

Wabup Buka Rakor PBB Dan PAD Tahun 2018
Istimewa
Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PBB dan PAD tahun 2018 Kabupaten Lampung Barat, bertempat di Ruang Rapat Pakuwon BPKD Kabupaten Lampung Barat, Kamis (13/9/2018). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID LAMPUNG BARAT - Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PBB dan PAD tahun 2018 Kabupaten Lampung Barat, bertempat di Ruang Rapat Pakuwon BPKD Kabupaten Lampung Barat, Kamis (13/9/2018).

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.Novriadi Kuswan, beberapa Kepala OPD, Kasi Trantib Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat, Camat Se-Kabupaten Lambar dan Peserta RAKOR PBB dan PAD.

Dalam sambutan Wakil Bupati Lambar menyampaikan Rapat koordinasi PAD dan PBB akan membuka kesadaran tentang pentingnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Pembiayaan seluruh kegiatan pembangunan dan Pemkab Lambar masih sangat tergantung pada pendanaan oleh pemerintah pusat. penerimaan PAD Kabupaten Lampung Barat hanya menyumbang 3,97% dari seluruh pendapatan daerah.

Hal ini harus menjadi bahan pemikiran kita sehingga pada tahun-tahun mendatang kita bisa mengurangi tingkat ketergantungan ini. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya.

Selanjutnya berdasarkan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pertengahan bulan september 2018 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah 74,86%.

idealnya pencapaian pad sampai akhir september ini adalah 75% dari target yang telah ditetapkan. dari pencapaian tersebut masih banyak OPD yang menerimaan pad-nya belum optimal.

“PBB adalah salah satu jenis pajak pemerintah pusat yang wewenang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak bumi dan bangunan. hal ini tentunya sebuah peluang yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. untuk itu kami mengharapkan semua pihak yang terkait untuk lebih aktif berusaha menggali potensi wajib pajak bumi dan bangunan yang ada”. Ungkapnya.

Selanjutnya “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kecamatan pagar dewa yang telah menyelesaikan realisasi PBB dengan jumlah rp. 345.688.019 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah).

mudah-mudahan ini menjadi motivasi kecamatan-kecamatan yang lain untuk segera melunasi PBB-nya.

Halaman
123
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved