Warga Eks Pasar Griya Sukarame Hengkang dari Halaman DPRD Bandar Lampung

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Setelah sebulan tinggal di halaman Gedung DPRD Bandar Lampung, warga eks Pasar Griya Sukarame akhirnya hengkang, Kamis (13/9/2018). Mereka tetap menolak tawaran Pemkot Bandar Lampung untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Telukbetung.

Warga eks Pasar Griya Sukarame yang akhirnya pergi dari halaman Gedung DPRD berjumlah 22 kepala keluarga. Sebagian di antara mereka kini tinggal di kantor Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Sebagian lainnya kembali ke kawasan Sukarame.

Pantauan Tribun Lampung, Kamis siang, halaman depan Gedung DPRD yang sebelumnya menjadi tempat tinggal warga pengungsi, telah kosong. Tenda-tenda darurat yang berfungsi sebagai tempat menginap warga pun sudah tidak ada.

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung Muhammad Ilyas menyatakan, warga eks Pasar Griya Sukarame angkat kaki dari Gedung DPRD karena merasa sudah tidak ada harapan lagi.

"Alasan utama warga, karena sudah tidak ada harapan lagi kepada pemerintah. Bagi mereka, buat apa lagi bertahan? Warga menolak semua tawaran pemerintah," ujar Ilyas.

Jika tetap bertahan di Gedung DPRD, Ilyas menjelaskan, warga akan semakin kesulitan karena tidak memiliki penghasilan.

"Kalau terus tinggal di DPRD, kasihan mereka, tidak ada biaya hidup. Sekarang, warga ada yang tinggal di kantor LBH, ada yang kembali ke Sukarame," katanya.

Upaya terakhir warga, imbuh Ilyas, adalah menempuh upaya litigasi dengan menggugat pemerintah melalui LBH Bandar Lampung. Warga menggugat soal terabaikannya hak hidup dan ekonomi.

Pada Rabu (12/9/2018), pimpinan dan beberapa anggota DPRD Bandar Lampung mengadakan dialog dengan warga eks Pasar Griya Sukarame di halaman tempat warga mengungsi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Wiyadi menawarkan empat poin penyelesaian.

"Kemarin kami tawarkan beberapa opsi. Pertama, tinggal di rusunawa, bebas biaya sewa satu tahun. Kedua, terkait anak-anak yang putus sekolah, pemerintah menanggung semua biaya pendidikannya. Kemudian, jika warga menolak rusunawa dan ingin pulang kampung, maka pemerintah akan menanggung biaya dan akomodasinya," papar Wiyadi, Kamis.

Pihaknya mengapresiasi keputusan warga yang meninggalkan halaman Gedung DPRD.

"Kami apresiasi itu. Dan, kami tidak mengusir mereka. Kami sudah berikan opsi dan solusi, tapi mereka tidak mau ambil. Kami tidak memaksa," ujar Wiyadi.