Fraksi-Fraksi DPRD Bandar Lampung Setuju BPR Pasar Jadi Bank Waway Lampung

Fraksi-fraksi di DPRD Bandar Lampung setuju perubahan nama BPR Pasar menjadi Bank Waway Lampung.

Fraksi-Fraksi DPRD Bandar Lampung Setuju BPR Pasar Jadi Bank Waway Lampung
ISTIMEWA
Para anggota DPRD Bandar Lampung menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mengikuti rapat paripurna, Selasa (18/9/2018). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fraksi-fraksi di DPRD Bandar Lampung menyetujui perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasar menjadi Bank Waway Lampung. Termasuk perubahan status badan hukum dari badan usaha milik daerah menjadi perseroan terbatas.

Fraksi-fraksi menyampaikan persetujuan itu dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bandar Lampung 2019, di Gedung DPRD, Selasa (18/9/2018).

"Terkait rencana perubahaan BUMD BPR Pasar menjadi PT dan berganti nama menjadi Bank Waway Lampung, Fraksi PKS menyambut positif. Bergantinya BUMD menjadi persero bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Bandar Lampung," kata Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Grafieldy Mamesah.

Senada, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Julius Gultom menyatakan setuju atas perubahan badan hukum dan nama BPR Bank Pasar, asalkan sesuai regulasi perbankan.

"Dengan perubahan badan hukum dari BUMD menjadi PT, maka bidang usaha bank tersebut bisa semakin luas. Sehingga, laba usahanya juga bisa lebih besar lagi," ujarnya.

Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Bandar Lampung Edison Hadjar menilai, BPR Pasar memerlukan beberapa penguatan. Mulai dari kelembagaan, modal, hingga sumber daya manusia.

"Fraksi PAN mendukung Raperda Perubahan Badan Hukum dan Nama BPR Pasar. BPR ini cukup bagus. Hanya, perlu adanya penguatan kelembagaan, modal, dan SDM guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Di lain hal, beberapa fraksi menyoroti target pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Bandar Lampung mengusulkan target pendapatan yang benar-benar realistis.

"Penerapannya harus berdasarkan data wajib pajak. Lembaga perpajakan jangan segan melakukan audit terhadap wajib pajak apabila ada kejanggalan jumlah setoran pajak," jelas Julius. "Dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi sebagai alat kontrol pemkot terhadap wajib pajak," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved