Tribun Bandar Lampung

Fraksi PKS kepada Wali Kota: Mengapa Usulan Warga di Musrenbang Sering Raib?

Selain itu, OPD perpajakan diimbau tidak segan melakukan audit terhadap wajib pajak apabila ada kejanggalan jumlah pajak yang disetor.

Fraksi PKS kepada Wali Kota: Mengapa Usulan Warga di Musrenbang Sering Raib?
Ist
Anggota DPRD Bandar Lampung dari Fraksi PKS Grafieldi Mamesah 

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, Selasa, 18 September 2018.

Fraksi PKS dalam pandangan yang disampaikan Grafieldi Mamesah mempertanyakan sering tidak diakomodasinya usulan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)  di tingkat kelurahan.

“Kita minta Saudara Wali Kota menjawab beberapa pertanyaan Fraksi PKS, yakni bagaimana proses hilangnya usulan masyarakat dari hasil musrenbang di tingkat kelurahan, sampai kemudian menjadi seperti yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),” kata Grafieldi.

Fraksi PKS juga mempertanyakan nota keuangan pada APBD 2019 di dinas kesehatan, di mana terdapat dua program yang sama dengan anggaran berbeda. Program pengadaan obat sebesar Rp 1,375 miliar dan perbekalan kesehatan Rp 2,585 miliar.

Baca: Pemkot Bandar Lampung Diminta Rancang Pendapatan Pakai SMART

Sedangkan terkait rencana perubahan BUMD Bank Pasar menjadi PT dan berganti nama menjadi Bank Waway Lampung, Fraksi PKS menyambut positif rencana tersebut.

Menurut dia, bergantinya BUMD menjadi persero bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Bandar Lampung.

Dalam paripurna yang dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN itu, Fraksi PKS juga meminta ada skala prioritas dalam pembanguan, dengan mengutamakan pembangunan penting dan mendesak yang dibutuhkan masyarakat.

”Kami juga mengusulkan kepada wali kota agar pemerintah kota ini memiliki format laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Dan, bukan hanya laporan penyerapan dan penerimaan anggaran. Ini penting agar setiap OPD itu benar-benar terpantau kinerjanya dan bisa dievaluasi,” pungkasnya.

Baca: VIDEO - Sah, Raperda APBD Perubahan Metro 2018 Diketuk Palu

Julius Gultom,  juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, meminta target pendapatan yang diusulkan benar-benar realistis dan penerapannya didasarkan pada data wajib pajak.

Halaman
12
Penulis: Romi Rinando
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved