Satu Jam Sekkot Badri Beri Keterangan ke Pansus Angket DPRD Bandar Lampung

Panitia Khusus Hak Angket DPRD Bandar Lampung melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumah saksi.

Satu Jam Sekkot Badri Beri Keterangan ke Pansus Angket DPRD Bandar Lampung
TRIBUN LAMPUNG/ROMI RINANDO
Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam memberi keterangan kepada Pansus Hak Angket DPRD Bandar Lampung, Rabu (19/9/2018). 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Bandar Lampung melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumah saksi. Ini terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam rotasi jabatan oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar saat menjabat pelaksana tugas wali kota.

Pada Rabu (19/9/2018), pansus mengundang secara maraton beberapa saksi. Berawal dari Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Agusman Arief. Dalam rapat yang tertutup bagi awak media itu, pansus meminta keterangan kepada keduanya di ruang lobi DPRD mulai sekitar pukul 14.00 hingga 15.30 WIB.

Setelah Wiyadi dan Agusman, pansus meminta keterangan kepada Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam. Badri datang ke kantor DPRD sekitar pukul 15.45 WIB. Tak lama berselang, Kepala Inspektorat Bandar Lampung M Umar juga masuk ke ruang lobi DPRD.

Pantauan Tribun Lampung, Sekkot Badri keluar dari ruang lobi DPRD sekitar pukul 17.00 WIB. Ia keluar sendiri dari ruangan tersebut. Sedangkan Kepala Inspektorat Umar masih memberi keterangan hingga pukul 17.00 lewat.

Usai memberi keterangan kepada pansus, Sekkot Badri enggan menjawab pertanyaan awak media terkait materi apa saja yang ia sampaikan kepada pansus.

"Tanya saja ke pansus ya, jangan tanya saya," kata Badri sambil berjalan menuju mobil dinasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar enggan memberi komentar terkait pemanggilan sejumlah pejabat teras pemkot oleh Pansus Hak Angket.

"Kenapa tanya saya, apa urusannya dengan saya? Saya tidak mau komentar," ujar Yusuf Kohar melalui ponsel.

Pansus Hak Angket DPRD Bandar Lampung terbentuk pada awal Juli lalu. Ini bermula dari mencuatnya dugaan pelanggaran dalam pengangkatan plt pejabat eselon II-IV di lingkungan Pemkot Bandar Lampung oleh Yusuf Kohar selaku plt wali kota.

Yusuf Kohar menjabat plt wali kota mulai Februari hingga Juni. Ini lantaran Herman HN cuti dari jabatan wali kota karena mengikuti kampanye Pilgub Lampung 2018.

Menurut DPRD, Yusuf Kohar terindikasi melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas.

Sebaliknya, Yusuf Kohar menilai pengangkatan dan mutasi pejabat sudah sesuai aturan dan menjadi ranah pemkot selaku eksekutif.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved