Bos 9 Naga Gilang Ramadhan Sanggup Setor Fee Proyek 21 Persen, Jatah Zainudin Hasan Segini

Bos CV 9 Naga Gilang Ramadhan sanggup setor fee proyek 21 persen, jatah Zaiunddin Hasan segini.

Bos 9 Naga Gilang Ramadhan Sanggup Setor Fee Proyek 21 Persen, Jatah Zainudin Hasan Segini
Tribunlampung.co.id/Perdiansyah
Bos CV 9 Naga Gilang Ramadhan (baju biru) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis 11 Oktober 2018. 

Febri menambahkan, sejauh ini sudah ada 50 saksi yang diperiksa terkait tersangka Zainudin Hasan.

Mereka berasal dari unsur DPRD Provinsi Lampung, ASN Pemkab Lampung Selatan, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan,

Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan, direktur PT Prabu Sungai Andalas, Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan, serta komisaris dan karyawan PT 9 Naga Emas.

Baca: Menolak Ajakan Intim, Remaja Laki-laki Ini Disekap dan Disiksa Tetangganya

Saat ditanya apakah Zainuidin juga akan dilimpahkan ke PN Tanjunkarang seperti halnya Gilang Ramadhan, Febri belum bisa memastikan.

Alasannya, Zainudin Hasan masih menjalani proses penyidikan.

"Nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut jika penyidikan selesai. Tapi, untuk Gilang Ramadhan telah selesai sejak tanggal 24 September 2018 dan kemudian dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan," katanya.

Dari empat tersangka perkara dugaan fee 15 proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan, baru satu berkas perkara yang dilimpahkan ke PN Kelas IA Tanjungkarang.

Adapun berkas setebal 2.000 lembar itu milik Gilang Ramadhan selaku direktur PT Prabu Sungai.
Sementara tiga berkas tersangka lainnya belum dilimpahkan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menuturkan belumnya berkas perkara dilimpahkan lantaran masih dalam pengembangan, khususnya berkas Zainudin Hasan.

Baca: Kepribadian Fahri Hamzah Diungkap Psikiater di ILC: Hatinya Baik, tapi Mulutnya Celaka

"(Zainudin Hasan) Itu masih pengembangan, apakah kemungkinan ada pihak-pihak lain," ungkap Basaria saat ditemui di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin, 8 Oktober 2018.

Basaria menegaskan, KPK dalam menangani sebuah kasus tidak hanya terhenti pada operasi tangkap tangan (OTT), kemudian selesai.

"Tidak, saya katakan kalau OTT itu tidak hanya mendadak satu urusan. Tapi, kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain, kemungkinan bisa pengembangan-pengembangan," tuturnya.

Basaria mencontohkan, semisal terjadi kasus di Lampung, kemudian kemungkinan pengembangan sampai ke DPRD, maka akan terus digali.

Terkait pengembangan apakah bisa masuk tindak pidana pencucian uang, Basaria mengaku itu bisa saja terjadi jika ada buktinya.

"Berbeda dengan perusahaan, kami terapkan tentang peraturan korporasi, yang ikut dipidanakan. Itu kami usahakan.

Tujuannya supaya pengembalian aset-aset yang dikorupsi oleh perusahaan itu bisa ditarik kembali ke negara. Konsep itu bukan di Lampung saja. Itu sudah kita terapkan semuanya," tandasnya. (*)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Safruddin
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved