Pileg 2019

Perempuan Maju Pileg Harus Pintar Berkampanye

Dalam acara ini mengemuka agar porsi 30 persen perempuan juga masuk dalam keterwakilan 30 persen di parlemen nantinya.

Perempuan Maju Pileg Harus Pintar Berkampanye
Tribun Lampung/Beni Yulianto
Kaukus Perempuan Parlemen Lampung menggelar sosialisasi aturan kampanye Pemilu 2019 di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Jumat, 26 Oktober 2018. 

Menurut dia, aturan pemilu semakin ketat.

Perempuan harus memahami aturan, khususnya kampanye.

“Kami melihat di lapangan banyak sekali aturan yang melekat. Makanya kami mengundang KPU dan Bawaslu untuk memberikan strategi dalam pelaksanaan kampanye. Bukan mengakali aturan, namun agar lebih fleksibel saja di lapangan," jelas Ririn.

"Meskipun sekarang perempuan sudah diberikan kesempatan dalam kursi legislatif sebanyak 30%, kemudian di parpol juga diberikan kesempatan pengurus perempuan serta kewajiban keterwakilan perempuan 30% dalam pencalegan hingga tingkat daerah pemilihan, harus tetap dikuatkan dalam hal strategi,” tambahnya.

Baca: Gerindra Lampura Klaim Penuhi Kuota Perempuan

Ketua panitia acara sosialisasi aturan kampanye, Apriliati, menambahkan, dalam acara ini mereka menyosialisasi PKPU Nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilu dan Perbawaslu Nomor 28/2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

“Agar hal-hal yang biasa dilakukan perempuan tak menjadi masalah. Jangan sampai arisan dan pengajian yang kerap kita lakukan nantinya dikira menyalahi aturan. Padahal, mau nyaleg atau tidak, itu hal yang biasa dilakukan perempuan," kata politisi PDI Perjuangan yang juga ketua Kaukus Perempuan Politik Lampung ini.

Jangan Langgar Aturan

Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan mengenai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Khoir menjelaskan terkait spesifikasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye. Semua tahapan ini tentu sudah diatur dalam PKPU.

"APK dapat dikategorikan baliho, spanduk, dan bilboard. Baliho dengan ukuran 2x3 meter per partai politik untuk tingkat kecamatan, spanduk 1x3 meter per desa. Sementara bilboard 4x6 meter per parpol untuk satu kabupaten," katanya.

Halaman
123
Penulis: Beni Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved