Tribun Bandar Lampung

Dugaan Pelanggaran Yusuf Kohar, Pansus Serahkan Berkas Uji Pendapat Hak Angket ke MA

Panitia Khusus Hak Angket DPRD Bandar Lampung menyerahkan berkas uji pendapat hak angket ke Mahkamah Agung.

Dugaan Pelanggaran Yusuf Kohar, Pansus Serahkan Berkas Uji Pendapat Hak Angket ke MA
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Romi Rinando/Bayu Saputra
Juru Bicara Pansus Hak Angket DPRD Bandar Lampung Nu’man Abdi (kanan) bersalaman dengan Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi di sela-sela Sidang Paripurna Laporan Pansus Hak Angket, Selasa (16/10/2018). Inset: Wakil Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Panitia Khusus Hak Angket DPRD Bandar Lampung menyerahkan berkas uji pendapat hak angket ke Mahkamah Agung. Bersamaan dengan berkas hak angket atau hak melakukan penyelidikan, pansus menyertakan surat keputusan DPRD. SK itu berisi pendapat atas dugaan pelanggaran oleh M Yusuf Kohar saat menjabat pelaksana tugas wali kota Bandar Lampung.

Juru Bicara Pansus Hak Angket DPRD Bandar Lampung Nu'man Abdi mengungkapkan, pihaknya menyerahkan berkas berupa surat dan dokumen dugaan pelanggaran etika dan undang-undang.

"Kami bawa pada Selasa (23/10/2018), MA menerimanya pada Rabu (24/10/2018). Kami juga dapat tanda terima dari MA. Yang menerima, Pak Priyono Anggraito, kepala Sub Direktorat Berkas PK TUN (Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara) Ditpratalakra TUN (Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara) MA," kata Nu'man melalui ponsel, Jumat (26/10/2018).

Nu'man menjelaskan, pihaknya menyertakan SK DPRD Bandar Lampung Nomor 26/DPRD-BL/2018. SK tersebut tentang Pendapat DPRD Bandar Lampung tentang Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan oleh Wakil Wali Kota M Yusuf Kohar.

"Berkas kami buat empat eksemplar. Ada dokumen SK pengangkatan (pejabat hasil rotasi) oleh Plt Wali Kota Yusuf Kohar, rekaman video, dan lainnya. Semua sudah kami sampaikan. Jadi, kami tinggal menunggu hasilnya dari MA," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Pansus Hak Angket terbentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dari kebijakan rotasi sejumlah pejabat oleh Yusuf Kohar ketika menjabat plt wali kota beberapa waktu lalu. Saat itu, Herman HN cuti dari jabatan wali kota karena mengikuti kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018.

Hasil kerja pansus menyatakan Yusuf Kohar melanggar beberapa pasal. Antara lain pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bunyinya, wakil kepala daerah bertugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian, pasal 67 huruf d UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

"Saudara Yusuf Kohar juga terbukti melanggar pasal 207 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah berdasarkan kemitraan sejajar yang terwujud dalam bentuk rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah. Sementara, saudara Yusuf Kohar tidak pernah menganggap DPRD sebagai mitranya," papar Nu'man saat membacakan hasil kerja pansus.

Halaman
123
Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved