Tribun Lampung Selatan

Tanda Lunas PBB Tidak Boleh Jadi Syarat Pengurusan Dokumen Kependudukan

Berdasarkan aturan tentang pengurusan administrasi kependudukan. Tidak mencantumkan tentang syarat lunas pembayaran PBB.

Tanda Lunas PBB Tidak Boleh Jadi Syarat Pengurusan Dokumen Kependudukan
Tribunlampung/Dedi
kepala Disdukcapil Lampung Selatan Edi Finandi 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Lampung Selatan, Edy Finandi meminta kepada para camat untuk tidak memasukan tanda lunas pembayaran PBB sebagai syarat pengurusan dokumen kependudukan.

Menurutnya, berdasarkan aturan tentang pengurusan administrasi kependudukan. Tidak mencantumkan tentang syarat lunas pembayaran PBB.

Baca: 142 Pelamar CPNS Pesawaran Dipastikan Gagal

“Persyaratan tidak boleh ditambah. Tidak ada syarat harus lunas pembayaran PBB. Jadi tidak boleh ada penambahan syarat lunas bayar PBB,” kata dia saat rakor bulanan, senin (29/10).

Baca: Kerabat Ungkap Pesan Terakhir Kapten Pilot Pesawat Lion Air yang Jatuh di Karawang

Edi pun meminta kepada pihak kecamatan dan juga desa, untuk tidak menambahkan syarat tersebut pada warga yang ingin mengurus administrasi kependudukannya.

“Kita mendapatkan beberapa keluhan dari warga masyarakat terkait dengan adanya syarat tambahan tersebut,” ujar dirinya. (dedi/tribunlampung)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved