Tribun Lampung Selatan

Lampung Selatan Urutan ke-84 dari 483 Kabuten/Kota Rawan Bencana se-Indonesia

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi yang memiliki kerawanan terjadinya bencana.

Lampung Selatan Urutan ke-84 dari 483 Kabuten/Kota Rawan Bencana se-Indonesia
Tribunlampung/Dedi
Simulasi Mitigasi Bencana di PPI Bom Kalianda 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL – Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi yang memiliki kerawanan terjadinya bencana. Bahkan di Indonesia, dari 483 kabupaten/kota rawan bencana. Lampung Selatan berada diurutan ke-84.

Hal ini dijelaskan oleh Kassubdit Perencanaan Tanggap Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Eny Supartini saat menghadiri kegiatan simulasi dan mitigasi bencana di kabupaten Lampung Selatan yang dipusatkan di PPI Bom Kalianda, selasa (6/11).

Baca: Simulasi Mitigasi Bencana Diperlukan untuk Meminimalisir Dampak Bencana

Dirinya mengatakan berdasarkan data dari Badan Metrologi, Klimatologi dan Geologi (BMKG) jika terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala richter dengan kedalaman dangkal yang bisa memincu terjadinya tsunami di selat Sunda atau terjadinya letusan gunung Anak Krakatau (GAK).

Maka masyarakat di kabupaten Lampung Selatan, khususnya wilayah pesisir hanya memiliki waktu 14,10 menit.

“Gelombang tsunami itu akan lebih cepat menjangkau pesisir Lampung Selatan. Hanya sektiar 14,10 menit saja akan sampai di pesisir Lampung Selatan,” ujarnya.

Sedangkan untuk daerah kepulauan. Seperti di pulau Sebesi, masyarakatnya hanya memiliki waktu gold time (untuk menyelamatkan diri) 5 menit. Karena itu pemerintah daerah perlu membuat sekenario ardeks dan juga kotigensi plan untuk tangkap bencana.

“Belajar dari kejadian yang terjadi di Palu dan Donggala, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov untuk membuat peta-peta daerah rawan di Lampung. Termasuk kemungkinan adanya titik yang berpotensi terjadi likuifaksi seperti di Sulawesi Tengah,” terang Eny.

Ia menambahkan, tentu potensi terjadinya bencana merupakan kehendak alam yang tidak bisa ditolak. Namun memberikan pemahaman kepada masyarakat dan melakukan langkah untuk meminimalisir dampak terjadinya resiko dari bencana haruslah dilakukan oleh pemerintah.

“Jauhkan masyarakat dari bencana, dan juga menyiapkan masyarakat menghadapi bencana serta hiduplah berharmoni dengan alam,” tandasnya.(dedi/tribunlampung)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved