Tribun Bandar Lampung

BREAKING NEWS - Ketua DPRD Hendry Jawab Ini Soal Aliran Dana Rp 2,5 Miliar ke Anggota Dewan

Majelis Hakim Anggota Syamsudin menanyakan kepada Hendry soal aliran dana ketok palu Rp 2,5 miliar.

BREAKING NEWS - Ketua DPRD Hendry Jawab Ini Soal Aliran Dana Rp 2,5 Miliar ke Anggota Dewan
Tribunlampung/Hanif
Sidang Lanjutan Gilang Ramadhan hanya dihadiri 3 saksi. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi menjawab dengan keraguan saat dicecar pertanyaan oleh Majelis Hakim.

Hal ini berlangsung saat persidangan lanjutan Gilang Ramadhan Direktur PT Prabu Sungai Andalas di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu 7 November 2018.

Majelis Hakim Anggota Syamsudin menanyakan kepada Hendry soal aliran dana ketok palu Rp 2,5 miliar.

"Sidang terdahulu telah memriksa Agus BN yang mana keterangannya pernah menggelontorkan dana kepada dewan yaitu sebesar Rp 2,5 Miliyar, tanggapan anda?," tanya Syamsudin.

Baca: BREAKING NEWS - Masuk Daftar 6 Saksi, Nanang Ermanto Absen dari Persidangan Gilang Ramadhan

"tidak tahu yang mulia," jawabnya dengan keraguan.

Syamsudin kembali menanyakan. "Kata Agus, dana ini maksudnya agar semua mendapat kelancaran?," timpal Syamsudin.

"saya rasa semua lancar, setiap pembahasan konkret, saya tidak pernah menghambat dan kita bahas sesuai prosedur," tandasnya.

Baca: BREAKING NEWS - JPU Hadirkan 6 Saksi di Sidang Lanjutan Gilang Ramadhan

Sebelumnya beritakan, Gilang Ramadhan bos dari CV 9 Naga yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hari ini, Kamis 11 Oktober 2018, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang.

Persidangan tindak pidana korupsi, yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Mien Trisnawaty diagendakan dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Subari Kurniawan.

Dalam persidangan ini, Gilang Ramadhan yang didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) Luhut Simanjutak didakwa telah melakukan gratifakasi untuk mendapatkan 15 paket proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan dengan total Rp 1,4 miliar.

Adapun pasal yang disangkakan kepada terdakwa Gilang, yakni pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penulis: hanif mustafa
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved