Tribun Bandar Lampung

Sekkot Bandar Lampung Lantik 21 Pejabat Eselon IV Hasil Rotasi

Kali ini, pemkot melantik pejabat eselon IV setingkat lurah, kepala subbagian, dan kepala seksi hasil rotasi.

Sekkot Bandar Lampung Lantik 21 Pejabat Eselon IV Hasil Rotasi
Tribun Lampung/Romi Rinando
Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam melantik 21 pejabat eselon IV di Gedung Semergou Pemkot, Kamis, 15 November 2018. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rotasi pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung kembali bergulir. Setelah sebelumnya pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kali ini pemkot melantik pejabat eselon IV setingkat lurah, kepala subbagian, dan kepala seksi hasil rotasi.

Total ada 21 pejabat eselon IV yang mengikuti pelantikan hasil rotasi tersebut di Gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung, Kamis (15/11/2018). Sekretaris Kota Badri Taman memimpin pelantikan.

Dari 21 pejabat eselon IV itu, terdapat tujuh orang yang berposisi sebagai lurah. Masing-masing Cecep sebagai lurah Gunung Terang, Ferdianasari (Sukadana Ham), Akbar Mandari Putra (Gunung Sari), Suparyadi (Bilabong Jaya), Andi Darma Putra (Kota Baru), Nasri Fahmi (Sawah Brebes), dan Syaifulloh (Garuntang).

Selain lurah, beberapa pejabat lain yang mengikuti pelantikan hasil rotasi antara lain Arifin A yang menjabat sekretaris Kecamatan Bumi Waras, Netty Hermina (kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kemiling), Ahmad Haris (kasi Pemerintahan Kecamatan Rajabasa), dan Andi Rifai (kasi Pembangunan Kecamatan Telukbetung Utara).

Sekkot Bandar Lampung Badri Tamam menjelaskan, rotasi pegawai bertujuan untuk penyegaran organisasi. Pihaknya meminta para pejabat baru segera beradaptasi di tempat kerja baru.

"Mutasi ini bukan unsur senang dan tidak senang, tapi kebutuhan organisasi. Para pejabat yang baru harus bisa memahami tugas dan fungsi di tempat yang baru untuk melayani masyakat," pesannya.

Sementara terkait sejumlah kursi jabatan yang masih kosong, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung Wakhidi menyatakan pengisiannya harus melalui mekanisme di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

"Mengisi pejabat yang kosong tidak semudah memindahkan barang. Ada prosesnya. Dari Baperjakat, kemudian proses seleksi, baru masuk ke wali kota," kata Wakhidi.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved