Kajari Bandar Lampung Imbau Kadis-kadis Waspada Jika Ditelepon Orang Mengaku Dirinya

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG HANIF RISA MUSTAFA DAN BAYU SAPUTRA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Hentoro Cahyono mengimbau para kepala satuan kerja perangkat daerah waspada jika ditelepon orang mengatasnamakan dirinya.

Imbauan ini disampaikan Hentoro lantaran mencuatnya dugaan penipuan dengan mencatut nama dirinya. Pelaku disebut menelepon pihak Protokoler Pemkot Bandar Lampung, lalu meminta nomor ponsel beberapa kadis di lingkungan pemkot.

Dikonfirmasi, Rabu (16/1/2019), Kajari Hentoro mengaku sudah mendengar informasi mengenai pencatutan namanya tersebut. Ia mengaku diberi kabar oleh pihak Protokoler Pemkot Bandar Lampung.

"Saya ditelepon pihak protokoler pemkot. Katanya, ada yang menghubungi dengan mengatasnamakan saya dan minta nomor handphone kepala dinas di lingkungan pemkot," ujarnya di ruang kerjanya.

Hentoro menegaskan tidak pernah menelepon pihak protokoler pemkot. Termasuk, meminta nomor ponsel sejumlah kadis.

"Ngapain juga saya minta? Ya saya bilang (kepada pihak protokoler pemkot), saya nggak pernah telepon," kata Hentoro. "Untung (nomor ponsel) belum dikasih. Pihak protokoler pemkot konfirmasi dulu. Takutnya kan disalahgunakan," sambungnya.

Selain kabar dari pihak protokoler pemkot, Hentoro juga mengaku mendapat laporan dari kepala Seksi Intel Kejari Bandar Lampung. Dalam laporannya, ungkap Hentoro, kasi Intel memberitahu ada kadis menerima pesan singkat dari orang yang mengatasnamakan kajari.

"Pesan singkat itu mengatasnamakan saya dan (si penelepon) meminta (kadis) segera menghubungi dia," ujar Hentoro.

Atas kejadian ini, Hentoro berpesan agar semua pihak, khususnya para kadis di lingkungan pemkot, waspada terhadap modus penipuan mengatasnamakan dirinya.

"Saya mengimbau para SKPD, BUMN, dan BUMD berhati-hati dengan adanya modus tersebut. Jangan melayani telepon yang mengatasnamakan saya," tegas Hentoro.

Kirim Surat

Kajari Bandar Lampung Hentoro Cahyono akan mengambil langkah dengan mengirim surat kepada Wali Kota Herman HN serta Kejaksaan Tinggi terkait peristiwa itu.

"Saya akan buat surat imbauan untuk mewaspadai motif penipuan dengan cara menelepon dan mengaku atas nama saya," katanya.

Terkait apakah akan melaporkan masalah ini ke kepolisian, Hentoro menyatakan tidak akan menindaklanjuti ke pihak berwajib.

"Karena belum pada perbuatan yang merugikan dan belum ada permintaan (misalnya uang), jadi belum saya tindak lanjuti. Tapi, karena terindikasi ujungnya mengarah ke sana, maka saya buat imbauan dulu," ujarnya.

Siap Usut Jika Ada Laporan

Terkait informasi pencatutan nama kajari, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polresta Bandar Lampung Ajun Komisaris Titin Maezunah menyatakan, pelaku bisa terjerat pidana.

"Bisa saja dipidanakan," katanya melalui ponsel, Rabu (16/1/2019).

Meskipun demikian, Titin menjelaskan, polresta tidak bisa langsung melakukan pengusutan tanpa adanya laporan ke polresta.

"Tentu harus ada laporannya. Kami siap membantu," ujar AKP Titin Maezunah.

Jangan Asal Beri Nomor Kontak

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Kota Bandar Lampung telah menerima kabar terkait pencatutan nama Kajari Bandar Lampung Hentoro Cahyono.

Berdasarkan informasi yang masuk, pelaku pencatutan nama kajari meminta nomor kontak kepala dinas, di antaranya kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Bagian Humas Setkot Bandar Lampung Suhardi Syamsi menjelaskan, kajari tidak mungkin sampai meminta nomor kontak kepala SKPD kepada Bagian Protokoler.

"Itu tidak mungkin. Terlebih mengatasnamakan kajari. Mustahil. Bagaimana mungkin kajari sampai minta nomor kontak salah satu kepala dinas kepada Bagian Protokol," kata Suhardi kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (16/1/2019).

Mencuatnya dugaan pencatutan nama kajari tersebut, menurut Suhardi, menjadi peringatan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Ia berharap pimpinan dan staf SKPD-SKPD berhati-hati jika ada yang menelepon dengan mengatasnamakan kajari ataupun pejabat lainnya.

"Mungkin surat pemberitahuan dari Pak Kajari sudah tersebar. Tapi, belum sampai ke meja saya," ujar Suhardi. "Ini (surat) sebagai antisipasi dari kajari kepada seluruh SKPD untuk waspada dalam memberi informasi, terlebih jika menyangkut kontak pribadi," tandasnya.