Tribun Lampung Selatan

Dampak Tsunami, Mitra Bentala Minta Pemkab Lampung Selatan Perhatikan Green Belt Kawasan Pesisir

Pasca tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diminta perhatian serius pada penataan kawasan pesisir.

Penulis: Dedi Sutomo | Editor: Teguh Prasetyo
Dampak Tsunami, Mitra Bentala Minta Pemkab Lampung Selatan Perhatikan Green Belt Kawasan Pesisir
Tribun Lampung/Dedi Sutomo
Masardi, Direktur Eksekutif Mitra Bentala Lampung

Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA – Pasca tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diminta memberikan perhatian serius pada penataan kawasan pesisir.

Masardi, Direktur Eksekutif Mitra Bentala Lampung kepada Tribun Lampung mengatakan, peristiwa tsunami Selat Sunda menjadi pelajaran bersama, khususnya bagi Pemkab Lampung Selatan.

Menurutnya, kedepan Pemkab Lampung Selatan perlu memikirkan dan membuat perencanaan dan penataan ruang wilayah pesisir yang dapat mencegah/mengurangi dampak bencana dalam bentuk adaptasi dan mitigasi.

Dinas Pariwisata Gelar Panggung Hiburan Bagi Pengungsi Tsunami Besok Malam

“Diantaranya melakukan penataan pemukiman masyarakat di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan keberadaan green belt (sabuk hijau),” kata dia, Minggu (20/1/2019).

Masardi mengatakan, sesuai aturan, green belt kawasan pesisir ini minimal 100-150 meter dari bibit pantai.

Kawasan green belt ini sebaiknya memiliki vegetasi tanaman yang bisa meredam dampak dari tsunami.

“Jika ada tanaman mangrove di areal green belt ini haruslah dijaga dan dikembangkan. Tetapi juga bisa tanaman lainnya. Seperti pandan laut, waru laut, kelapa atau jenis tanaman lainnya yang bisa tumbuh sesuai dengan karakter kawasan pesisirnya,” ujar dirinya.

Menurut dirinya, keberadaan vegetasi/taman pada zona green belt ini bisa dikembangkan dengan juga memperhatikan kerapatan dan ketebalan vegetasinya.

Sehingga efek redamnya terhadap tsunami bisa maksimal.

Pengamat: Pemkab Perlu Percepat Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Tsunami

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pemerintah daerah juga perlu memastikan dalam zona green belt (sepadan pantai) ini tidak boleh ada pembangunan bangunan/rumah.

Pembangunan pemukiman warga, kata dia, haruslah jauh dari pantai (zona aman).

“Dan pengembangan kawasan hijau pesisir pantai ini juga bisa dipadukan dengan pengembangan wisata,” kata Masardi.

Dirinya mengatakan, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana.

Seperti pembuatan pusat informasi disetiap desa di pesisir. Kemudian membuat jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana sertamemberikan pelatihan dan simulasi dalam menghadapi bencana.

“Dengan peristiwa tsunami lalu memberikan pemahaman pada kita, kawasan pesisir rawan terhadap tsunami. Karenanya pemerintah daerah perlu menyiapkan tindakan untuk mengurangi bencana tesebut serta membuat perencanaan wilayah pesisir yang ramah akan bencana dalam bentuk adaptasi dan mitigasi,” tandasnya.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved