Karena Alasan Gaptek, Anggota DPRD Lampung Ogah Isi LHKPN

Sementara di tahun 2018, dari total 82 anggota DPRD Lampung wajib lapor, terdapat 19 orang saja yang telah melaporkan.

Karena Alasan Gaptek, Anggota DPRD Lampung Ogah Isi LHKPN
Ilustrasi LHKPN 

"Saya kemarin laporan waktu periode lalu. Itu kalau menurut pengalaman saya. Bukan tidak mau, tetapi rumit cara pelaporannya. Itu juga ada teman-teman kalau tidak dibantu sekretariat tidak bisa," kata dia.

Hantoni mengatakan, pengalamannya saat mengikuti tax amnesti juga kesulitan dalam mengisi data-data online.

"Kalau laporannya semua mau. Saya juga waktu itu ikut tax amnesti, banyak begana begini, datanya sulit," pungkasnya.

Anggota DPRD Lampung Fauzan Sibron mengaku, belum mengetahui persis mengenai laporan LHKPN ini.

"Sepertinya sudah dilaporkan dengan staf DPRD, nanti saya cek lagi," ujarnya singkat.

Banyak Anggota DPRD Tak Sampaikan LHKPN, Begini Siasat KPK

Sudah Lapor

Terpisah, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan I Komang Koheri mengatakan, sudah melaporkan LHKPN.

Namun, ia melapor di akhir tahun 2018.

"Saya sudah laporan. Memang secara online itu, laporan itu harus lengkap, misalnya luasan tanah, sertifikat jelas, detail bener. Kalau tidak ya tidak bisa muncul LHKPN-nya. Rata-rata sudah tetapi tertanggal di atas bulan 11 tahun 2018, jadi terhitungnya masuk laporan 2019," jelas dia.

Menurut Komang, seluruh anggota DPRD Lampung sudah memiliki akun LHKPN.

Akun tersebutlah yang diisi secara online.

Apalagi, kata dia, di PDI Perjuangan memang ada instruksi khusus legislator mengisi LHKPN ini.

"Memang ada itu, ketentuannya kemarin. Banyak yang sudah laporan. Kita ada semacam akun, dan pasword di KPK. Misalnya ada penambahan harta, di-update lagi. Tetapi rata-rata sudah melaporkan, khususnya PDI Perjuangan ada perintah dari fraksi. Kenapa di 2018 tidak ada laporan mungkin seperti itu, ada di 2019. Karena ini bukan semacam laporan keuangan," paparnya.

Pada prinsipnya, kata dia anggota DPRD Lampung taat aturan undang-undang dalam melaporkan kekayaan mereka.

"Prinsipnya semua dewan provinsi mengikuti aturan UU, termasuk LHKPN," pungkasnya.(*)

Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved