Pemilu 2019

Kewalahan Tertibkan APK Pemilu, Panwascam Kemiling: Mati Satu Tumbuh Seribu

Panita Pengawas Kecamatan Kemiling kewalahan menertibkan alat peraga kampanye Pemilu 2019.

Kewalahan Tertibkan APK Pemilu, Panwascam Kemiling: Mati Satu Tumbuh Seribu
Istimewa
Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Nu’man Abdi (batik merah) berfoto bareng personel PPL dan Panwascam Kemiling, Jumat, 1 Februari 2019. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Panita Pengawas Kecamatan Kemiling kewalahan menertibkan alat peraga kampanye Pemilu 2019 di wilayahnya. Bagai ungkapan mati satu tumbuh seribu, APK kembali bermunculan usai Panwascam melakukan penertiban.

"Penertiban APK ini ibarat mati satu tumbuh seribu. Kami kesulitan menertibkannya. Apalagi, kami tidak ada kewenangan untuk menertibkan (mencopot APK). Ini wewenang pemkot, dalam hal ini polisi pamong praja," kata Ketua Panwascam Kemiling M Irmawan saat menerima tim Komisi I DPRD Bandar Lampung dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pileg dan Pilpres 2019, Jumat (1/2/2019).

Irmawan menyatakan, pihaknya tidak tinggal diam terhadap pelanggaran pemasangan APK Pemilu 2019. Termasuk, dugaan pelaksanaan kampanye terselubung sejumlah calon anggota legislatif. Namun, menurut dia, penindakan kadang terbentur dengan aturan yang tidak memberi keleluasaan bagi Panwas.

"Panwas ini tugasnya melihat, mencatat, dan melaporkan. Bukan menertibkan. Itu kewenangan kami sesuai aturan. Tidak lebih. Kalau ada pelanggaran, prosedurnya lisan, surat, setelah itu kami serahkan ke Pol PP," ujarnya.

Kedatangan tim Komisi I DPRD Bandar Lampung sekaligus menjadi ajang curahan hati sejumlah personel Panitia Pengawas Lapangan tingkat kelurahan. Termasuk kepala Sekretariat Panwascam Kemiling Laili Saptarini yang mengungkap minimnya dana operasional.

"Honor perjalanan dinas Panwascam dan PPL satu kali perjalanan dinas hanya Rp 110 ribu. Itu pun kami bagi dengan Pol PP yang melakukan penertiban APK," kata Laili. "Mohon maaf, Pak. Kami ini dananya minim," imbuhnya.

Sementara Zaina, personel Panwascam, berharap adanya seragam bagi pengawas lapangan di tempat pemungutan suara yang jumlahnya 203 orang.

"Sampai saat ini, tidak ada anggaran untuk seragam. Padahal, seragam sangat penting untuk membedakan pengawas di TPS dengan para saksi di TPS nanti," katanya.

Jadi Bahan Rapat Kerja

Komisi I DPRD Bandar Lampung akan menjadikan "curhat" Panwascam dan PPL di Kecamatan Kemiling sebagai masukan untuk rapat kerja. Adapun Komisi I akan mengadakan rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung.

"Kami turun ke sini untuk mengetahui persiapan pesta demokrasi pada masa kampanye. Menginventarisasi pelanggaran-pelanggaran, sudah sejauh mana tindak lanjutnya dan apa saja kesulitannya," kata Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung Nu'man Abdi usai Monitoring dan Evaluasi Pileg dan Pilpres 2019 di Kecamatan Kemiling, Jumat (1/2/2019).

Nu'man pun mengimbau para personel Panwascam dan PPL agar tidak melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum. Baik terhadap caleg petahana maupun caleg yang baru mencalonkan diri.

"Saya juga minta penegakan hukum teman-teman Panwascam dan PPL tidak ada diskriminasi. Semua harus diberlakukan sama, baik caleg incumbent maupun caleg baru," ujarnya.

Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved