Tribun Lampung Selatan

Warga Harus Tahu Rencana Penataan di Pesisir Rajabasa Pascatsunami

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali disarankan untuk segera membuat perencanaan penataan kawasan pesisir Kecamatan Rajabasa.

Warga Harus Tahu Rencana Penataan di Pesisir Rajabasa Pascatsunami
Tribun Lampung/Dedi Sutomo
Kawasan pesisir Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, yang terkena dampak paling parah akibat tsunami. 

Warga Harus Tahu Rencana Penataan di Kecamatan Rajabasa Pascatsunami

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali disarankan untuk segera membuat perencanaan penataan kawasan pesisir Kecamatan Rajabasa yang terkena dampak tsunami pada 22 Desember 2018 lalu.

Perencanaan penataan ini penting untuk dapat disampaikan kepada masyarakat pesisir. Sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami rencana penataan yang akan dilakukan pemerintah.

“Seharusnya rencana ini sudah harus disusun. Minimal sudah ada wacana nantinya kawasan pesisir yang terkena dampak tsunami nantinya akan dijadikan kawasan apa,” kata Zulfahmi Sengaji, dosen STIE Muhammadiyah Kalianda yang juga anggota SARMMI (SAR Mapala Muhammadiyah Indonesia), kepada Tribunlampung.co.id, Minggu, 3 Februari 2019.

Dialog 30 Detik dengan Presiden Jokowi yang Bersejarah bagi Warga Pulau Sebesi

Rencana Presiden Jokowi Relokasi Warga Pulau Sebesi Terganjal Ganti Rugi Rp 64 Miliar

Menurut Zulfahmi, saat ini masyarakat pesisir yang terkena dampak tsunami masih bingung dan tidak mengerti terkait dengan rencana penataan kawasan pesisir oleh pemerintah.

Bahkan saat ini masyarakat masih belum mengerti tentang rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami.

Zulfahmi mengatakan, seharusnya pemerintah daerah memahami psikologis warga yang terkena dampak tsunami, terutama yang rumahnya hancur.

Dia mengatakan, warga membutuhkan kepastian terkait dengan rencana pemerintah daerah.

"Apa yang akan dilakukan terhadap lokasi bekas rumah mereka yang ada di pinggir pantai, dan kapan rencana pemerintah membangun hunian tetap untuk warga akan terealisasi," jelas Zulfahmi.

“Kalau tidak ada kepastian terkait dengan rencana pemerintah melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi serta penataan pesisir, tentu tidak salah jika warga pun mulai berpikir untuk kembali membangun di lokasi bekas rumah mereka di pinggir pantai. Karena memang tidak ada kepastian dari pemerintah,” terang dia.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Thamrin mengatakan, terkait rencana penataan kawasan pesisir Kecamatan Rajabasa yang terkena dampak tsunami, saat ini masih dalam tahap pematangan untuk pembuatan masterplan.

“Masterplan penataan pesisir sedang kita matangkan dengan instansi terkait. Kita tetap berpijak pada Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan,” kata dia.

Terkait rencana pembangunan hunian tetap (huntap), Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan lahan.

Menurut dia, tidak banyak lahan yang tersedia di lokasi di pesisir pantai bisa dibebaskan untuk dijadikan huntap.

“Kalau di sekitaran Kalianda, kita pemerintah daerah punya banyak lahan. Tetapi masyarakat kan maunya tidak jauh dari lokasi semula,” kata Fredy dalam rapat dengan Kementerian PUPR, Senin, 28 Januari 2019 lalu.

Dari data di lapangan, jumlah rumah warga yang rusak parah akibat tsunami mencapai 537 unit.

Jumlah ini sudah di-SK-kan oleh plt bupati Lampung Selatan dan menjadi acuan untuk membangun huntap. (*) 

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved