Tribun Bandar Lampung

FMPLP Geruduk Kantor DPRD, Minta Penggunaan Air Raksa di Tambang Emas Kedondong Dihentikan

FMPLP Geruduk Kantor DPRD, Minta Penggunaan Air Raksa di Tambang Emas Kedondong Dihentikan

FMPLP Geruduk Kantor DPRD, Minta Penggunaan Air Raksa di Tambang Emas Kedondong Dihentikan
Tribunlampung/Romi
FMPLP gelar aksi di DPRD Provinsi Lampung 

Laporan Wartawan Tribun Lampung : Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Pesawaran (FMPLP) melakukan aksi demo di kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu 6 Februari 2019. 

Mereka melakukan aksi mengecam penggunaan merkuri (air raksa) pada perusahan tambang Mas yang berada di Kecamatan Kedondong, Pesawaran.

Menurut Koordiantor aksi  Agung, pihkanya datang ke DPRD Lampung  meminta DPRD turun  dan menyikapi  dugaan pencemaraan lingkungan akibat penggunaan merkuri pada perusahaan tambang mas di daerah Kedondong yang diduga dilakukan PT NUP dan PT LSB Kedondong.

“Kita minta DPRD bersikap  menghentikan  penambangan emas yang dilakukan PT NUP dan PT LSB,  mereka  diduga melakukan perusakaan lingkungan, karena tambang itu diduga masih menggunakan  merkuri dalam proses penambagangannya,” tukas Agung, Rabu (6/2) .

Menurut dia, penggunaan merkuri bisa menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya.

3 dari 8 Terduga Pemerkosa di Takalar Ternyata Berstatus Pelajar

Bukan saja bagi para  penambang, tapi juga berdampak pada kesehatan keluarga,  serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Pencipta Lagu Goyang Nasi Padang Ditangkap Polisi, Ada Orang Kepercayaan Yanto Sari

“Penggunaan merkuri sudah tidak diperbolehkan, karena dilarang  pemerintah, merkuri  bisa diganti dengan sianida. Karena  sudah banyak tambang emas yang tidak lagi menggunakan merkuri, dan beralih ke sianida, ini  harus disikpai  DPRD dan pemerintah provinsi Lampung, hentikan  dan stop penambangan itu,” tandasnya.    

Kasus Dugaan Penganiayaan di Dispar Bandar Lampung, Polresta Telah Periksa 4 Saksi

 Agung pun mengatakan, pihkanya juga berencana akan melaporkan aksi penambangan tersebut ke Polda Lampung.

“Kami selain ke DPRD  juga akan melapor ke Polda  Lampung, agar  Polda juga bersikap, menghentikan penambangan itu,” ujarnya.

Seusai melakukan aksi di gedung DPRD warga kemudian mendatangi Polda Lampung untuk melaporkan PT NUP dan LSB ke Polda Lampung terkait dugaan pencemaraan lingkungan.

 Sementara Koordiantor Lapangan PT NUP dan LSB  T.Ukimin yang dikonfirmasi awak media melalui Ponselnya dalam keadaan tidak aktif.  (rri)

Penulis: Romi Rinando
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved