Hasil Debat Capres Kedua: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun, Ini Faktanya

Hasil Debat Capres Kedua: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun, Ini Faktanya

Hasil Debat Capres Kedua: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun, Ini Faktanya
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo menjelaskan visi misinya saat Debat Kedua Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). 

Hasil Debat Capres Kedua: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun, Ini Faktanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahan, Joko Widodo menyatakan, hampir tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam saat menanggapi jawaban Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat.

"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi.

Bagaimana fakta dari pernyataan Jokowi itu? Menurut Greenpeace, pada 2015 menunjukkan terjadinya konflik di masyarakat Batang yang terdampak pembangunan PLTU.

Hasil Debat Capres Kedua - Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektar Lahan di Kaltim dan Aceh

Rekaman Video CCTV Detik-detik Ledakan di GBK, Penampakan Mobil Putih hingga Tampak Asap Putih

Sedangkan Direktur Pusat Penelitian Energi Asia, Adhityani Putri menyebut, konflik ini masih berlangsung hingga hari ini dan berujung pada gugatan bahkan pemindahpaksaan permukiman warga.

"Pembebasan lahan untuk pembangunan infrstruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat. Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat," kata Dhitri.

"Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir ‘dipindahpaksakan’," ujar dia. Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.

Dalam pemberitaan Kompas.com Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara.

Mereka menolak penggusuran yang dilakukan. Bahkan, warga yang sudah tidak memiliki rumah bertahan di area pembangunan bandara.

Halaman
12
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved