Pemilu 2019

Ini 7 Larangan Bagi ASN Dalam Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengingatkan aparat sipil negara (ASN) harus netral dalam Pemilu 2019 mendatang

kompas.com
Surat Suara Pemilu 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDAR LAMPUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengingatkan aparat sipil negara (ASN) harus netral dalam Pemilu 2019 mendatang.

ASN yang tidak netral bisa dijerat dengan pidana pemilu.

Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu Lampung, Tamri dalam acara sosialisasi netralitas bagi ASN, dalam Pemilu 17 April 2019 di ruang Sungkai, Pemprov Lampung, Rabu (20/2).

Tamri berharap seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemprov Lampung dapat menjaga netrallitasnya dengan tidak menunjukkan dukungan baik Pilpres maupun Pileg mendatang.

“Kami berharap agar minimal semua ASN menjaga netralitas, terkait dukungan di pemilu baik Pilpres, DPD dan DPR DPRD, PNS harus mengetahui aturan yang boleh dan tidak boleh, karena PNS itu rawan pelanggaran dalam pemilu,” katanya.

Menurut Tamri ASN yang terlibat dalam kampanye, sanksinya pidana pemilu.

“Bawaslu juga sebenarnya tidak ingin memberikan sanksi karena itu kita berikan imbauan, ASN adalah orang terdidik yang tahu mana yang boleh dan tidak boleh, sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan,” kata dia.

ASN kata dia rawan mobilisasi saat Pilkada, tetapi untuk Pilpres dan Pileg, menurut dia jangkauannya cukup jauh.

“Kalau Pilpres ini ASN di daerah tidak berkaitan secara langsung, jadi kita harap tidak ada imbauan. ASN tidak boleh menunjukkan dukungan kepada caleg, atau pun capres, menyukai postingan-postingan berbau kampanye pun tidak boleh. ASN ini diatur tidak boleh, like atau kometnar mendukung tidak boleh,” ungkapnya.

Keterlibatan ASN dalam tim kampanye, kata dia diatur dalam pasal 280 ayat 2 UU Pemilu pidana pemilu dengan ancaman penjara 1 tahun dan denda Rp12 juta.

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu kata Tamri juga berharap partisipasi publik dalam mengawasi pemilu.

“Bawaslu persnoelnya terbatas, jadi kita berhara partisipasi publik dalam melakukan pengawasan, disamping kami juga kerjasama dengan beberapa universitas,” pungkasnya.

Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra juga sepakat ASN tidak ikut dalam politik praktis.

“Adapun dasar hukum dari edaran Bawaslu itu diantaranya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, surat edaran KSN tentang Pengawasan Netralitas ASN di Masa Pilkada, dan Surat Menteri PANRB tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN,” kata mantan PJ Walikota Metro ini.

Chrisna menegaskan, bagi ASN yang masih melanggar larangan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa administratif maupun sanksi hukum mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.  

Tujuh larangan ASN dalam Pemilu:

1.        ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah;

2.       Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon;

3.       Dilarang mendekati Parpol terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai calon.

4.       Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial;

5.       Dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan Parpol;

6.       Dilarang foto bersama calon;

7.       Dilarang menghadiri deklarasi calon baik itu dengan atau tanpa menggunakan atribut Parpol.

Penulis: Beni Yulianto
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved