Pasca Unjuk Rasa, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Terbuka untuk Berdialog

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR terbuka untuk berdialog bersama.

Istimewa
Iriandi Azwartika 

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terkait unjuk rasa oleh sekelompok massa pekan lalu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR terbuka untuk berdialog bersama.

Kabalai BBWS Mesuji Sekampung Iriandi Azwartika mengatakan sekelompok massa yang datang pada Rabu (20/2) di Kantor BBWS Mesuji Sekampung  diduga oknum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdasarkan atribut yang dibawa. Adapun peserta aksi berjumlah sekitar 60 orang.

Menurutnya aksi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan awal kepada BBWS Mesuji Sekampung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,

Metro Dapat Bantuan Bedah Rumah 95 Unit dari Kementerian PUPR

"Di dalam orasinya mereka mempermasalahkan proses pembayaran uang ganti rugi (UGR) pembebasan lahan genangan di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang yang bernama David Sihombing yang mengaku kuasa hukum masyarakat penerima UGR," ungkap Iriandi melalui rilis yang diterima Minggu (24/2).

Iriandi menuturkan kelompok massa tersebut mendesak untuk masuk kantor bertemu dan berbicara langsung dengan pejabat BBWS Mesuji Sekampung.

Kerap Picu Banjir, PUPR Pringsewu Rancang Masterplan Drainase

"Oleh petugas balai disarankan untuk mengirim perwakilan sebanyak 3 orang. Namun hal ini ditolak oleh kelompok massa tersebut sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara petugas balai dan kelompok massa, kemudian pengunjuk rasa mencoba memukul petugas keamanan, pada saat itu pula terjadi pemecahan kaca pintu lobby kantor balai," ucapnya.

Lanjutnya, sekelompok massa tersebut pun memaksa masuk ke kantor Balai dan mulai melakukan tindakan anarkis seperti berteriak-teriak dengan nada provokatif bahkan sampai merusak fasilitas kantor.

"Terhadap aksi tersebut, pegawai kami membela diri sehingga timbul bentrokan yang tidak terhindari. Akibat keributan tersebut terdapat 1 korban pegawai kami dengan luka sobek di kepala yang sampai saat masih dalam perawatan medis," tuturnya.

Iriandi menyatakan, pihak balai menjelaskan kepada kelompok massa bahwa balai hanya menyediakan alokasi anggaran sebesar daftar nilai nominatif yang dikeluarkan panitia pengadaan pembebasan tanah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Besar harapan kami apabila ingin menyampaikan pendapat kepada kami terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis sehingga tidak terulang kembali kejadian ini," ucapnya.

Iriandi menambahkan berkaitan dengan kejadian kericuhan aksi demo, Balai sangat menyayangkan kejadian tersebut.

"Hal ini diluar kendali yang mengakibatkan kerugian dan luka-luka dari kedua belah pihak, tapi pada dasarnya BBWS tidak menutup kemungkinan untuk berdialog demi kebaikan bersama," tutupnya.(rls)

Penulis: hanif mustafa
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved