Tribun Lampung Selatan

307 Pejabat di Lampung Selatan Wajib Isi LHKPN

Inspektur Lampung Selatan Joko Sapta mengatakan, pengisian LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) merupakan kewajiban.

307 Pejabat di Lampung Selatan Wajib Isi LHKPN
Tribun Lampung/Dedi Sutomo
Sosialisasi e-filing pada e-LHKPN di lingkungan Pemkab Lamsel, Selasa, 26 Februari 2019.   

307 Pejabat di Lampung Selatan Wajib Isi LHKPN

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialiasi dan bimbingan teknis e-filing pada aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Sosialiasi digelar di Aula Rajabasa Kompleks Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa, 26 Februari 2019.

Inspektur Lampung Selatan Joko Sapta mengatakan, pengisian LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) merupakan kewajiban.

Karena Alasan Gaptek, Anggota DPRD Lampung Ogah Isi LHKPN

Di Lampung Selatan ada 307 pejabat, termasuk anggota DPRD, yang wajib menyampaikan LHKPN.

Joko mengatakan, kegiatan bimtek dan sosialiasi pengisian e-filing pada e-LHKPN bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para wajib lapor, sehingga ke depan dapat mengisi laporan setiap tahunnya.

“Kegiatan ini juga bertujuan mendorong kepatuhan para wajib lapor LHKPN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata dia.

Joko mengatakan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Targetnya hari ini 257 orang pejabat hadir, mulai dari pejabat eselon II dan III. Sedangkan para anggota DPRD sedang ada kegiatan lain,” kata dia.

Pejabat Eselon 2 Pemprov Lampung Ikuti Pemutakhiran LHKPN

Hadir sebagai pengisi materi narasumber dari LHKPN KPK Andhika Widiarto dan staf dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, penyampaian LHKPN merupakan kewajiban pejabat.

Menurutnya, ini juga untuk mencegah adanya praktik KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karenanya, ia meminta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk mengikuti bimtek dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan dalam pengisian LHKPN yang kini berbasis elektronik (e-LHKPN).

“Saya harapkan setelah mendapatkan sosialisasi dan bimtek ini seluruh pejabat yang wajib lapor LHKPN untuk segera melaporkannya dan taat untuk melapor setiap tahunnya,” kata dia. (*)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved