Tribun Bandar Lampung

Perekaman KTP Elektronik di Lampung Capai 98 Persen

Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya mensinkronisasikan data kependudukan dan melakukan perekaman KTP elektronik

Perekaman KTP Elektronik di Lampung Capai 98 Persen
Tribun Lampung/Dedi Sutomo
Disdukcapil Lampung Selatan membuka pelayanan e-KTP di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Rabu, 20 Februari 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDAR LAMPUNG - Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya mensinkronisasikan data kependudukan dan melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) kepada masyarakat yang belum.

Kepala Disdukcapil Lampung Ahmad Saefullah mengatakan, sampai Selasa 26 Februari 2019, Provinsi Lampung sudah melakukan perekaman hingga 98 persen dari total jumlah penduduk Lampung sekitar 9 juta orang.

KULINER LAMPUNG- 5 Tempat Kuliner di Jalan Kartini Bandar Lampung dari Warkop, Resto, dan Fast Food

"Kalau untuk data per kabupaten/kota, saat ini pusat sedang melakukan pembersihan data. Sehingga belum bisa dikeluarkan angka detailnya," kata Saefullah, Selasa 26 Februari 2019 sore.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, secara nasional penduduk yang telah merekam e-KTP sebanyak 187.667.483 jiwa atau 97.41 persen dari penduduk wajib memiliki e-KTP berjumlah kurang lebih 192.676.863 jiwa.

"Database kependudukan yang dimiliki oleh Kemendagri sudah terjamin akurasinya. Mengingat telah kami lakukan verifikasi dan sinkronisasi dengan perekaman sidik jari dan iris mata khususnya bagi penduduk wajib KTP," kata Tjahjo melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar, Selasa 26 Februari 2019.

Pekan lalu, Mendagri juga telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dengan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang kerja sama dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kerja sama pemanfaatan NIK, data Kependudukan dan e-KTP oleh lembaga pengguna ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, merencanakan pembangunan, dan penegakkan hukum, serta mencegah terjadinya kriminalitas," kata Tjahjo.

Selain itu, lanjut Tjahjo, kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan e-KTP tersebut, diharapkan akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi data penduduk dalam berbagai pelayanan publik yang berujung pada implikasi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saefullah menambahkan, provinsi sudah menindaklanjuti kerja sama yang dilakukan oleh Kemendagri dengan instansi terkait tersebut.

"Kami sudah menjalani sesuai apa yang diamanahkan pusat. Prinsipnya, kami sebatas menindaklanjuti. Karena kami perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah," papar Saefullah.

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved