Tribun Bandar Lampung

Rapat 4 Jam: Perwakilan Buruh dan PT Eight International Kukuh Pendapat Masing-masing

Pertemuan PT Eight International dan perwakilan buruh berakhir deadlock alias buntu.

Rapat 4 Jam: Perwakilan Buruh dan PT Eight International Kukuh Pendapat Masing-masing
Tribun Lampung/Romi Rinando
Pertemuan PT Eight International dan para buruh yang difasilitasi Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Kamis, 28 Februari 2019. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pertemuan PT Eight International dan perwakilan buruh berakhir deadlock alias buntu, Kamis (28/2/2019). Rapat yang difasilitasi Komisi IV DPRD Bandar Lampung itu berlangsung selama empat jam.

Mediasi yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan itu turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung Wan Abdurahman dan sekitar 50 karyawan PT Eight International.

Namun, kedua belah pihak ngotot dengan pendapat masing-masing, sehingga tidak tercapai kata sepakat.   

Dalam rapat, ada sejumlah tuntutan dari para buruh. Di antaranya, mempekerjakan kembali tujuh karyawan yang sudah diberhentikan dan meminta perusahaan membayar gaji sesuai upah minimum kota (UMK).

Pihak buruh menuding perusahaan yang bergerak di bidang ekspor tali tambang itu sewenang-wenang karena telah memberhentikan tujuh pekerja tidak sesuai prosedur. Selain itu, pembayaran upah tidak sesuai standar UMK dan UMP.

“Kami minta ketujuh karyawan yang sudah diberhentikan dipekerjakan kembali. Mengenai upah, jangan di bawah UMK. Bukan menggaji buruh berdasarkan satuan hasil. Hitung-hitungnya itu dari mana dan mana peraturannya?” kata Wiwin, perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

Taat Badarudin dari FSPMI menambahkan, perusahaan dinilai telah melakukan union busting atau pemberangusan serikat buruh di perusahaan. Padahal, keberadaan serikat itu untuk menjamim terpenuhinya hak-hak buruh dan agar perusahaan tidak melakukan tindakan semena-mena.  

“Kami berserikat ini bukan untuk gaya-gayaan. Tapi, kami ingin hak-hak buruh dan karyawan terjamin,” tukasnya.

Sementara pihak perusahaan yang diwakili kuasa hukum, Osep Dody, menyatakan, keputusan perusahaan untuk memberhentikan ketujuh pekerja sudah menjadi harga mati. Pihak perusahaan siap membayar hak-hak pekerja yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut.

Halaman
12
Penulis: Romi Rinando
Editor: yoso
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved