Ingin Dampingi Istri Operasi Caesar di Jakarta, Zainudin Hasan Resmi Ajukan Surat Izin ke Hakim

Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan yang jadi terdakwa kasus suap fee proyek Dinas PUPR Lamsel resmi mengajukan surat permohonan izin.

Ingin Dampingi Istri Operasi Caesar di Jakarta, Zainudin Hasan Resmi Ajukan Surat Izin ke Hakim
Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa
Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan selaku terdakwa kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR Lampung Selatan mengajukan izin kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 11 Maret 2019. 

"Jadi setiap perbuatan atau upaya yang berusaha menyembunyikan dan menyamakan uang korupsi seolah-olah uang itu dari sumber yang sah, itu TPPU," ucapnya.

Usai persidangan, JPU Wawan Yunarwanto mengatakan, keterangan Ken Leksono untuk membuktikan dua hal.

Pertama, kapal yang diklaim PT Jhonlin Marine Trans sebenarnya sudah beralih kepemilikan kepada Zainudin.

"Karena saksi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya, sehingga biaya perawatan yang dikeluarkan itu dari uang tindak pidana pencucian uang," jelasnya.

Hal kedua, uang dari PT Jhonlin yang rutin dikirim ke rekening Gatot Suseno, direktur di PT Borneo Lintas Khatulistiwa, terindikasi TPPU.

"Terdakwa (Zainudin) menyamarkannya melalui Gatot Suseno. Seolah-olah Gatot menjadi direktur di PT Borneo Lintas Khatulistiwa, padahal yang bersangkutan gak pernah jadi direktur, hanya menyerahkan rekening ATM bank kepada terdakwa dan tiap bulan dikirim uang Rp 100 juta per bulan sebagai gaji direktur," ungkap Wawan.

Terkait saksi ahli Dr Yunus, Wawan menyebutkan, keterangannya diperlukan untuk menguatkan pola-pola TPPU yang dilakukan Zainudin.

"Seperti menetapkan Gatot Suseno sebagai komisaris itu apakah masuk dalam kategori pelaku TPPU, tadi saksi ahli menjelaskan itu semua masuk dalam pola-pola TPPU," tandasnya.

BREAKING NEWS - Sidang Lanjutan, Direktur PT JMT Sebut Zainudin Hasan Hanya Menyewa Kapal Krakatau

Tak Ajukan Saksi Meringankan

Bupati nonaktif Lampung Selatan, Zainudin Hasan, menolak mengajukan saksi meringankan dalam kasus yang membelitnya.

Terdakwa kasus suap fee proyek Dinas PUPR Lamsel dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu, ingin langsung diperiksa sebagai terdakwa.

Kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan diberikan Majelis Hakim Ketua Mien Trisnawaty sebelum menutup sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin (11/3/2019).

"Sesuai jadwal ini hari terakhir pemeriksaan saksi dari JPU, dan dilanjutkan dengan saksi meringankan. Silakan kuasa hukum untuk mengajukan," ungkap Mien.

Namun, Zainudin menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meringankan.

"Setelah konsultasi terdakwa memutuskan tidak menghadirkan saksi ade charge (meringankan). Jadi selanjutnya langsung pemeriksaan terdakwa," kata Kuasa Hukum Zainudin, Rudy Alfonso.

Mien pun menerima permintaan kuasa hukum untuk langsung melakukan pemeriksaan terdakwa.

"Baik agenda Senin yang akan datang pemeriksaan terdakwa," ucap Mien.

(tribunlampung.co.id/hanif mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved