Breaking News:

Fraksi PDIP Rapat Sendiri, Paripurna LPj Wali Kota Bandar Lampung Batal Digelar

Pasalnya, anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang sebagian besar dari Fraksi PDIP tidak masuk masuk ruang paripurna.

Penulis: Romi Rinando | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunlampung.co.id/Romi Rinando
Paripurna LPj Wali Kota Bandar Lampung 2018 di gedung DPRD setempat, Senin, 1 April 2019, batal digelar. 

Fraksi PDIP Rapat Sendiri, Paripurna LPj Wali Kota Bandar Lampung Batal Digelar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban wali kota Bandar Lampung tahun 2018 di gedung DPRD setempat, Senin, 1 April 2019, batal digelar.

Padahal, saat itu Wali Kota Herman HN sudah ada di ruangan.

Pasalnya, anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang sebagian besar dari Fraksi PDIP tidak masuk masuk ruang paripurna.

Hanya tersisa 18 anggota DPRD.

Akibatnya, Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung Nandang Hendrawan tidak juga membuka rapat selama lebih kurang 15 menit.

Kemudian muncul interupsi dari dua anggota DPRD, yakni Grafieldi Mamesah dan Agusman Arief, yang juga ketua Badan Kehormatan  DPRD Bandar Lampung.

Agusman dalam interupsinya meminta Fraksi PDIP untuk mempertanggungjawaban secara hukum karena tidak mengikuti rapat paripurna.

Hanya 16 Anggota DPRD Hadiri Paripurna Istimewa HUT Tulangbawang, yang Lain ke Mana?

50 Anggota DPRD Tidak Hadiri Paripurna HUT Lampung, Ridho: Insya Allah yang Hadir Aman

Fraksi PDIP justru mengadakan rapat internal yang bersamaan dengan agenda paripurna. 

“Pimpinan rapat, seharusnya hal ini tidak terjadi. Karena teman-teman dan sekaligus saya mengingatkan Fraksi PDIP untuk mempertanggungjawabkan ketidakikutsertaannya dalam paripurna. Karena ini untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan,” kata Agusman dalam interupsinya.

Karena peserta rapat tak kunjung kuorum, akhirnya pimpinan rapat menyatakan rapat ditunda sampai tiga hari ke depan.

“Rapat saya tutup sampai tiga hari ke depan,” ujar Nandang.

Wali Kota Kota Herman HN menyayangkan tidak terlaksananya agenda rapat paripurna.

Menurut dia, seharusnya anggota DPRD lebih mementingkan kepentingan rakyat dan pemerintahan.

“Ya ini seharusnya mementingkan kepentingan pemerintahan dan rakyat. Kita sama-sama mementingkan kepentingan rakyat. Seharusnya sudah dijadwalkan hadir. Tapi gak hadir, gak papa. Kan tetap pemerintahan jalan ya,” kata Herman. (Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved