Banyak Warga Bandar Lampung Tak Paham Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah diterapkan selama dua tahun di Kota Bandar Lampung.

Banyak Warga Bandar Lampung Tak Paham Sistem Zonasi PPDB
Tribunlampung.co.id/Romi Rinando
Reses anggota DPRD Kota Bandar Lampung Poltak Aritonang di Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kamis, 4 April 2019. 

Banyak Warga Bandar Lampung Tak Paham Sistem Zonasi PPDB 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah diterapkan selama dua tahun di Kota Bandar Lampung.

Namun, ternyata masih banyak orangtua yang tidak mengetahui sistem zonasi tersebut. 

Hal ini terungkap dalam reses yang digelar anggota DPRD Kota Bandar Lampung Poltak Aritonang di Jalan Kelapa Sawit, Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kamis, 4 April 2019.

Erlan Perangin Angin, warga setempat, menilai sistem zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum banyak diketahui masyarakat.

Bahkan, banyak orangtua yang masih bingung untuk memahami sistem tersebut. 

Ia berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung memaksimalkan sosialisasi sistem zonasi, sehingga para orangtua tidak bingung ketika ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. 

“Banyak orangtua ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah lanjutan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Tapi masih kurang paham dengan sistem zonasi. Saya harap sosialisasi sistem ini dimaksimalkan. Apalagi tahun ajaran baru sebentar lagi,” beber Erlan.   

MKKS Masih Susun Zonasi Pendaftaran Peserta Didik SMA

Hapus Jalur Prestasi, Disdikbud Bandar Lampung Terapkan Zonasi untuk Pendaftaran SMP

Sementara Waluyo, warga Kelurahan Gunung Sulah, mengeluhkan sulitnya pengusaha tahu dan tempe memasarkan produknya di pasar-pasar tradisional.

Alasannya, selain bahan baku tahu yang mahal, mereka harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP saat masuk pasar. 

“Kami pengusaha tahu dan tempe di Gunugg Sulah ini sangat sulit untuk memasarkan produk di pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung. Masalah lainnya, kami juga kerap sumput-sumputan dengan petugas Pol PP. jadi kami berharap kepada DPRD masalah ini bisa dibantu,” ujar Waluyo. 

Menanggapi masalah zonasi PPDB, anggota DPRD Bandar Lampung Poltak Aritonang menyatakan siap berkoordinasi dengan dinas pendidikan.

Sedangkan terkait keluhan pedagang tempe, ia akan menyampaikannya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)

Penulis: Romi Rinando
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved