Tuntutan Bupati nonaktif Lampung Selatan Tertinggi Kedua Secara Nasional, Ini Alasan Jaksa KPK

Berikut wawancara eksklusif Tribunlampung.co.id dengan JPU KPK Subari Kurniawan mengenai kasus Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan

Tuntutan Bupati nonaktif Lampung Selatan Tertinggi Kedua Secara Nasional, Ini Alasan Jaksa KPK
Tribun Lampung/Hanif Mustafa
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Subari Kurniawan. 

Subari: Rincinya ada di catatan. Yang jelas belum memenuhi kewajiban yang harus dikembalikan yakni Rp 66 miliar.

Kemungkinan ada yang harus dilelang dari beberapa aset untuk menutup penggantian, dan belum kami hitung lagi sisanya berapa.

Kami kan juga belum tahu harga tanahnya berapa, sehingga belum diakumulasi. Namun yang disita berupa tanah mobil, ruko dan Harley.

Tribun: Untuk kapal apakah itu juga disita padahal dalam persidangan sempat diklaim bahwa itu sewa?

Subari: Iya kalau kami lihat berdasarkan fakta, itu milik terdakwa Zainudin Hasan.

Jadi termasuk aset, karena sudah dibalik nama direparsi, kan gak mungkin kalau itu sewa dan bisa dilelang juga.

Tribun: Untuk kasus korupsi di Lampung yang ditangani KPK, apakah tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa ini yang paling tinggi atau ada yang lebih tinggi?

Subari: Tuntutan yang paling tinggi untuk Lampung masih Zainudin Hasan 15 tahun. Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa masih jauh di bawahnya.

Kalau kepala daerah yang tertinggi yakni Nur Alam yang dituntut 18 tahun. Tertinggi secara nasional.

Tribun: Apa agenda sidang Zainudin Hasan berikutnya?

Subari: Minggu depan tanggal 15 April 2019 diagendakan pledoi.

Memang juga diagendakan sidang Sibron Aziz dan Kardinal, kasus Mesuji, tapi kemungkinan Zainudin didahulukan karena nomor perkara Zainudin lebih awal.

(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: wakos reza gautama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved