Public Service

Sudah Inkracht, Warga Belum Terima Ganti Rugi Lahan Tol

Yth Pengamat Hukum. Saya merupakan warga pemilik lahan SHM yang terkena pembebasan jalan tol di salah satu kawasan di Lamsel.

Sudah Inkracht, Warga Belum Terima Ganti Rugi Lahan Tol
net
Ilustrasi

Sudah Inkracht, Warga Belum Terima Ganti Rugi Lahan Tol

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yth Pengamat Hukum. Saya merupakan warga pemilik lahan SHM yang terkena pembebasan jalan tol di salah satu kawasan di Lamsel.

Saat ini saya belum menerima ganti rugi karena sebelumnya sempat menjalani sengketa di pengadilan, dan akhirnya saya menang dengan putusan inkracht di pengadilan.

Niat Beli Rumah SHM Tapi Masih Waswas

Sayangnya, uang ganti rugi yang menjadi hak saya dan masih dititipkan di pengadilan belum juga saya terima. Alasan BPN dan pengadilan karena ada gugatan baru yang masuk di pengadilan dan kembali menyengketakan lahan saya.

Apakah langkah BPN dan pengadilan itu dibenarkan? Sementara uang ganti rugi itu sangat saya butuhkan. Terima kasih atas penjelasannya.

Pengirim: +62813 79013xxx

Sebaiknya Segera Dibayarkan Hak Warga

Terkait ganti rugi lahan tol, saat di Lampung Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memberi pesan agar proses ganti rugi yang masih sengketa di pengadilan segera diselesaikan.

Bagi putusan pengadilan yang inkracht atau mempunyai kekuatan tetap atas sengketa ganti rugi jalan tol Sumatera, baik pengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan.

Penegak Hukum Ulur Waktu Pemeriksaan

Umum Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Kepala BPN sebaiknya segera membayarkan dana ganti rugi milik warga yang dititipkan di pengadilan yang sebelumnya sengketa.

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sengketa lahan kepemilikan tol mesti diselesaikan di tingkat pengadilan. Adapun dana konsinyasi ganti rugi selama bersengketa dititipkan di pengadilan.

Namun bila ada putusan inkracht tentang sengketa dan ganti rugi lahan tol, siapa saja yang menerima uang ganti rugi dan apabila ada gugatan baru setelah dicairkan, maka berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 5 UU No 2 Tahun 2012.

Terkait ganti rugi tol ini, sebaiknya pihak terkait untuk segera mengeksekusi apa yang menjadi hak warga demi memenuhi keadilan masyarakat.

Gindha Ansori Wayka SH MH
Pengamat Hukum di Bandar Lampung

Penulis: Eka Ahmad Sholichin
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved