Aturan Era Ahok Kini Dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ini Rinciannya

Aturan Era Ahok Kini Dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ini Rinciannya

Aturan Era Ahok Kini Dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ini Rinciannya
Aturan Era Ahok Kini Dihapus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ini Rinciannya 

- Memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar; dan

- Memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp 1 miliar.

Pemberian pembebasan PBB-P2, diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB. Terhadap objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.

Kronologis Penangkapan Geng Motor Usai Keroyok dan Tikam 3 Anggota Polisi

Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah, melakukan inventarisasi data jumlah objek pajak dan jumlah ketetapan yang NJOP-nya sampai dengan Rp 1 miliar, untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Berdasarkan inventarisasi data tersebut, para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah.

Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah memberikan kode jenis penggunaan bangunan dengan jenis penggunaan bangunan tertentu sebagai identifikasi rusunawa dan rusunami. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anies Baswedan Hapus Kebijakan Ahok, Rumah dan Bangunan di Bawah Rp 1 Miliar Bakal Kena Pajak,


Editor: Safruddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved