Tribun Bandar Lampung

47 PNS Korupsi di Lampung Belum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Lamtim Terbanyak 10 Orang

Kemendagri merilis tindak lanjut dari SKB untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah inkrach kasus tipikor.

47 PNS Korupsi di Lampung Belum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Lamtim Terbanyak 10 Orang
tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi - Korupsi. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dari data yang dikirimkan Kapuspen Kemendagri dari total 16 pemerintah daerah di Lampung, masih ada 47 PNS yang belum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dari jumlah tersebut, terbanyak di Lampung Timur dengan jumlah PNS korupsi yang belum PTDH 10 orang.

Jadwal Jam Kerja ASN atau PNS Selama Bulan Ramadan 2019

Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemenpan RB mengeluarkan edaran agar Kepala Daerah menindaklanjuti SKB tersebut paling lambat besok, 30 April 2019.

Bahtiar juga menegaskan, SKB tersebut telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjawab gugatan dari PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Tahun 2012.

Menurut Bahtiar, PNS tersebut mengajukan gugatan ke MK dan menggugat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain,” kata Bahtiar, Senin 29 April 2019.

Sedangkan untuk tindak pidana umum, lanjut Bahtiar, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

“Prinsipnya SKB tersebut tidaklah membuat hukum baru. SKB tersebut menegaskan dan mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan PTDH terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutur Bahtiar.

Halaman
1234
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved