Kasasi Ditolak MA, PT AHM Bantah Lakukan Praktik Kartel

PT Astra Honda Motor (AHM) membantah telah melakukan praktik kartel dalam penjualan motor skutik 110-125 cc

Kasasi Ditolak MA, PT AHM Bantah Lakukan Praktik Kartel
Tribunlampung.co.id/HO
Ilustrasi - PT AHM 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Astra Honda Motor (AHM) membantah telah melakukan praktik kartel dalam penjualan motor skutik 110-125 cc.

Bantahan AHM dikeluarkan pascaterbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus kartel yang dilakukan AHM dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

General Manager Corporate Communication PT AHM Ahmad Muhibbuddin, menjelaskan, perusahaan sangat menghormati putusan MA terkait masalah ini.

Tetapi, jika benar maka AHM akan mengambil langkah hukum berikutnya.

"Karena hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan MA dan baru tahu dari media. Yang pasti kami menolak tuduhan KPPU telah melakukan kartel dengan mengatur harga dengan pesaing kami," ujar Muhib dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Senin (29/4/2019) malam.

Muhib melanjutkan, selama ini Honda selalu bersaing di pasar secara adil, sehingga sangat mustahil terjadi pemufakatan untuk mengatur harga jual pada jenis skuter 110-125 cc.

"Fakta di pasar, kami bersaing ketat dengan terus mengeluarkan beragam model dan varian produk baru untuk memenuhui keinginan konsumen," ucap Muhib.

Dihukum Denda, Begini Praktik Kartel Yamaha dan Honda agar Harga Motor Skutik Mahal di Pasaran

Selain itu, kata Muhib dalam menjalankan bisnis di industri otomotif ini AHM selalu mematuhi perundangan yang berlaku dengan tidak merugikan konsumen.

Sebelumnya diberitakan bahwa MA menolak kasasi yang diajukan oleh AHM dan YIMM.

Beberapa tahun lalu juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menolak banding yang dilakukan YIMM dan AHM.

Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No 5 Tahun 1999, pelaku kartel dapat dikenai sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar.

Kedua merek motor asal Jepang itu wajib membayar denda Rp 25 miliar (YIMM) dan Rp 22,2 miliar (AHM).

Jumlah denda yang harus dibayarkan AHM lebih sedikit karena saat pengadilan, dinilai KPPU lebih koperatif ketimbang YIMM.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terkait Kartel, AHM Masih Menolak Tuduhan KPPU

Editor: wakos reza gautama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved