Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan

Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan

Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan
kompas.com/Fabian Januarius Kuwado
Ilustrasi - Presiden Jokowi saat meninjau Tol Lampung beberapa waktu lalu. Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan 

Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.

Kira-kira berapakah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota yang sekarang berada di Jakarta, ke tempat lain, dalam hal ini ke luar Jawa?

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluar 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.

"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS, " ucap Bambang di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Lahan seluas 40.000 hektar  dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen.

Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang.

Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS.

Adapun jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.

Halaman
1234
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved