Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan
Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan
Pemerintah Beberkan Dua Skenario Pembangunan Ibukota Baru, Ini Rincian Dana yang Dibutuhkan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.
Kira-kira berapakah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota yang sekarang berada di Jakarta, ke tempat lain, dalam hal ini ke luar Jawa?
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluar 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.
"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS, " ucap Bambang di Jakarta, Senin (29/4/2019).
Lahan seluas 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.
"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen.
Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar, itu skenario yang pertama," kata Bambang.
Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS.
Adapun jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang.
Pemerintah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah.
Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu.
Inilah Tiga Kota Pilihan Pengganti Ibukota Jakarta, Jokowi Putuskan Pemindahan ke Luar Jawa
Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke daerah lain di Luar Pulau Jawa, Senin (29/4/2019).
Pemerintah diketahui telah mulai melakukan persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sejak beberapa tahun lalu.
Hal itu terindikasi dari kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Mengutip Antara, Sabtu (14/7/2018), Pejabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.
Tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibu kota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur.
"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia.
Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," kata dia, Jumat (14/7/2018).
Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Fahrizal meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibu kotaIndonesia ke wilayah ini.
Sebab, getaran gempa tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.
"Saya lahir di Kalteng ini, umur saya pun hampir 50 tahun, tapi baru kali ini mendengar ada getaran gempa.
Getarannya pun sangat sebentar. Jadi, tidak akan mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia," demikian Fahrizal.
Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, daerah yang bisa menjadi ibu kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan.
"Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Dia menegaskan, pemilihan ibu kota baru telah diputuskan di luar Pulau Jawa.
Hanya saja daerah mana yang ditetapkan sebagai kandidat ibu kota baru, hal itu ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
• Mantan Bupati Lamteng Andy Achmad Harus Bayar Uang Pengganti Korupsi Rp 20,5 Miliar atau Tidak?
• Siapa Menyusul? Ketua DPRD Lampung Tengah dan 3 Anggota Ditahan, KPK Periksa Puluhan Legislator
• Ustaz Arifin Ilham Posting Pesan Mengharukan Ingin Disholatkan di Gunung Sindur: Maafkan, Maafkan
"Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota. Tapi perjalanan lebih teknis itu dilakukan Menteri Bappenas," kata Sofyan.
Sofyan menegaskan, tidak semua daerah yang di wilayah luar Jawa dapat menjadi ibu kota.
"Kami cari di luar Jawa, jadi enggak semua tanah cocok, misalnya kalo hujan banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.
Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.
Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Berapakah Dana yang Diperlukan untuk Membangun Ibu Kota Baru?", https://money.kompas.com/read/2019/04/30/050600426/berapakah-dana-yang-diperlukan-untuk-membangun-ibu-kota-baru-.