Diserang Hoaks, Kapolri Kejar Penyebar Hoaks 'People Power, Polri Siap Tembak Mati Perusuh NKRI'

Diserang Hoaks, Kapolri Kejar Penyebar Hoaks 'People Power, Polri Siap Tembak Mati Perusuh NKRI'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserang hoaks. Isi hoaks yang menyerang Kapolri adalah tentang perintah Tito menghadapi people power dengan cara menembak mati.

Hoaks yang menyerang Kapolri dimuat di sebuah blog.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan sedang mengejar pembuat akun hoaks perihal dirinya.

Hoaks yang ia maksud soal perintah Tito dalam menghadapi people power agar menembak mati perusuh NKRI termasuk cucu Nabi.

Tito menuturkan, hoaks tersebut tersebar melalui platform blog.

"Kita lagi kejar siapa yang membuat (hoaks) ini, karena ini ingin mengadu saya dengan ulama," kata Tito saat ditemui di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2019).

Tito pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan perintah serupa.

Instansinya, kata Tito, akan menangani gerakan massa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Prinsip bagi Polri kalau ada gerakan massa kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional, mulai dari yang ringan, yang persuasif, sampai kepada hal yang koersif, upaya-upaya paksa sesuai dengan aturan yang berlaku baik di nasional maupun internasional," ungkap dia.

Dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, beredar sebuah unggahan di blog perihal hoaks tersebut.

Unggahan tersebut diberi judul "HRS Akan Kerahkan People Power, POLRI: Kami Siap Tembak "Mati" Perusuh NKRI Sekalipun Itu Cucu Nabi".

Di laman Kominfo, unggahan tersebut juga telah diberi label hoaks. 

• Kapolres M Syarhan Sedang Lakukan Ini di Belakang, Kebakaran Dahsyat Landa Mapolres Lampung Selatan

• Artis Menikah Diam-diam hingga Ada yang Nekat meski Tanpa Restu Orangtua, Ini yang Terjadi kemudian

Sebelumnya, beredar informasi yang diawali dari sebuah blog dengan judul 'HRS akan kerahkan people power, Polri: kami siap tembak mati perusuh NKRI sekalipun anak cucu nabi.'

"Tidak ada saya mengatakan itu. Itu ada yang membuatnya di blog bukan di mainstream," ujar Tito Karnavian, seusai memimpin sertijab dan kenaikan pangkat di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Terkait informasi tak benar itu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut pun memerintahkan jajarannya untuk menelusuri siapa pelaku dan penyebar informasi yang disebutnya hoaks itu.

Ia menilai ada sebuah upaya yang berusaha mengadu domba dirinya dengan para ulama melalui informasi tersebut.

Apalagi dalam informasi itu, disebut-sebut nama Rizieq Shihab dengan seruan people power-nya.

"Kita lagi kejar siapa yang membuat ini, karena ini ingin mengadu saya dengan ulama," tegasnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang empat itu menegaskan, Polri memiliki prinsip dalam menangani gerakan massa sesuai SOP, yakni melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu.

Apabila tidak bisa, maka baru dilakukan upaya paksa sesuai aturan yang berlaku.

"Prinsip bagi Polri kalau ada gerakan massa kita akan tangani sesuai prosedur yang berlaku secara proporsional, mulai dari ringan persuasif sampai kepada koersif upaya paksa, sesuai aturan berlaku baik nasional maupun internasional," bebernya.

Informasi itu muncul pertama kali di blog dengan judul 'HRS akan kerahkan people power, Polri: kami siap tembak mati perusuh NKRI sekalipun anak cucu nabi'.

Divisi Humas Polri pun langsung mengambil sikap dan menyatakan dalam akun resminya di Instagram bahwa berita itu tidak benar, dengan memberikan stempel hoaks.

Sebelumnya, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi di Tanah Air setelah pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu, berjalan aman dan damai, tanpa ada potensi kerusuhan.

"Ah enggak (tidak ada kerusuhan), wong kita santai semua kayak gini," ujar Jokowi seusai makan siang di West Mall Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Menurut Jokowi, kegiatan masyarakat setelah pemilu berjalan seperti hari-hari biasanya, bekerja dengan keras untuk membangun negara Indonesia secara bersama-sama.

"Perbedaan pilihan biasa dalam demokrasi, tapi kehendak rakyat sudah ditentukan 17 April yang lalu, sehingga kita menunggu penghitungan resmi dari KPU," papar Jokowi.

Sebelumnya, pengusaha mengaku khawatir perbedaan suara antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpaut tipis di kisaran 1-2 persen, sehingga dapat berpotensi kerusuhan.

Namun, berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei, selisih suara kedua pasangan calon tersebut memiliki jarak di kisaran 10 persen.

Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi, meminta pasangan calon presiden-calon wakil presiden, mengimbau pendukung masing-masing tetap tenang menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.

"Kami berharap imbauan elite politik, konstituen masing-masing untuk tetap tenang sambil menunggu hasil dari rekapitulasi KPU," pinta Pramono, ditemui di Kantor KPU, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, di setiap pemilu selalu saja ada kelompok yang melakukan aksi pengerahan massa ataupun mengajukan petisi tuntutan.

Namun, pihaknya menganggap ini sebagai bagian dari perbedaan pendapat yang harus dihargai. Asalkan, kata dia, jangan sampai terjadi tindakan kekerasan.

"Bagian dari hak konstitusi warga negara. Tidak melihat ada indikasi lebih jauh, selain penyampaian aspirasi. Tidak melakukan tindakan kekerasan di luar koridor hukum yang ada. Semoga itu didengar dan dipatuhi konstituen masing-masing," harapnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengimbau semua pihak tidak memobilisasi massa, baik dalam rangka perayaan kemenangan, atau mengungkapkan ketidakpuasannya, sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2019.

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukam mobilisasi (massa) untuk merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," tutur Tito Karnavian di Ruang Parikesit Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Ia mencontohkan, pihaknya telah membubarkan upaya mobilisasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat seusai pencoblosan pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Ia bahkan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan hal yang sama jika menemukan adanya mobilisasi massa di wilayahnya.

"Ini kemarin juga ada di HI kita bubarkan, dari kedua pasangan ada yang melakulan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Ia mengatakan, jika ada pihak yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai aturan hukum, TNI Polri juga mengimbau agar para pihak menggunakan mekanisme konstitusional, yaitu aturan hukum yang berlaku.

Namun jika ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, maka TNI Polri sepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir.

"TNI dan Polri punya kemampuan deteksi, kita bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan. Kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku," papar Tito Karnavian. 

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak dan masyarakat menghargai proses Pemilu 2019, dan menahan diri untuk tidak memobilisasi massa dan melakukan upaya-upaya di luar hukum yang berlaku.

"Jadi kita hargai proses yang ada, penghitungan utama bagi kita adalah saat KPU mengumumkan hasil yang resmi, sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi, dan lainnya. Apalagi, yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan Kamtibmas," beber Kapolri.

Ia mengatakan, mengingat tingkat partisipasi dalam Pemilu 2019 mencapai 80 persen, maka siapa pun presiden terpilih akan memiliki legitimasi dan dukungan rakyat yang sangat tinggi.

Untuk itu, menurutnya, langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat sama saja mengkhianati keinginan rakyat.

"Jadi siapa pun yang terpilih itu memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional dengan melawan kehendak rakyat itu sama saja mengkhianati keinginan rakyat, dan TNI Polri akan menjaga itu," urainya. 

‎Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun meminta segenap masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil penghitungan resmi suara sah oleh KPU.

"Kami mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tenang dan jangan melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU‎," cetusnya. (wartakota/kompas/tribunlampung.co.id)