Setelah Makan Bersama & Nyanyi-nyanyi, Aksi Boikot Wali Kota dan DPRD Bandar Lampung Berakhir Damai

Setelah Makan Bersama & Nyanyi-nyanyi, Aksi Boikot Wali Kota dan DPRD Bandar Lampung Berakhir Damai

Setelah Makan Bersama & Nyanyi-nyanyi, Aksi Boikot Wali Kota dan DPRD Bandar Lampung Berakhir Damai
Tribunlampung.co.id/Romi Rinando
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN hadiri rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Bandar Lampung 2018. Setelah Makan Bersama & Nyanyi-nyanyi, Aksi Boikot Wali Kota dan DPRD Bandar Lampung Berakhir Damai 

Lebih anehnya, rapat yang sudah dihadiri unsur muspida tingkat Kota Bandar Lampung tersebut juga tidak dihadiri para pejabat pemkot mulai dari eselon II sampai eselon III dan IV.

 Pesan Herman HN untuk 3 Bank Milik Pemkot Bandar Lampung

Padahal dalam setiap rapat paripurna sebelumnya jika Wali Kota Bandar Lampung berhalangan hadir, pihak eksekutif biasanya diwakili Sekretaris Kota Bandar Lampung dan dihadiri para pejabat eselon II sampai eselon III dan IV.

Akibatnya Rapat LPJ yang dipimpin Ketua DPRD Wiyadi tersebut ditutup, setelah sebelumnya sejumlah anggota DPRD melakukan interupsi, setelah dibuka.

Sejumlah anggota DPRD itu diantaranya dari Fraksi Gerindra Jauhari dan Yuhadi dari Golkar.

Kedua anggota DPRD tersebut meminta pimpinan rapat menunda rapat, karena wali kota tidak hadir.

“Ini rapat paripurna soal LPJ wali kota, pimpinan sebaiknya paripurna ini diskors 30 menit sambil menunggu wali kota hadir,” kata Jauhari.

Sedangkan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Yuhadi menilai ketidakhadiran pihak eksekutif dalam rapat paripurna merupakan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif, karena tidak satupun pejabat hadir.

“Pimpinan kalau wali kota tidak hadir, tentunya ada pejabat yang bisa mewakili, wakil atau sekda, tapi ini tidak ada. Tentunya ketidakhadiran mereka ini sudah terstruktur sistematis dan masif,” kata dia. 

Seusai paripurna Wiyadi mengatakan, agenda paripuran merupakan penyampaian LKPJ wali Kota Bandar Lampung, dan anggota DPRD yang hadir sudah kourum.

“Agendanya penyampaikan LKPJ kepala daerah, karena yang menyampaikan tidak datang, berarti paripurna tidak bisa dilaksanakan, sehingga kita tutup, kita tunda sampai kita rapat bamus, baru jadwal ulang lagi,” jelasnya.

 Ada Waktu Rawan Selama Ramadan, Petugas Lapas Kota Agung Tanggamus Dilengkapi Senjata Api

 Video Viral Pilot Lion Air Pukuli Karyawan Hotel, Manajemen Maskapai Beri Respons

 Ruang Kerjanya Ludes Dilalap Api, Hanya Ini Benda Milik Kapolres Lampung Selatan yang Selamat

Saat ditanya terkait ketidakhadiran pihak eksekutif karena buntut dari paripurna yang digelar DPRD pada 1 April kemarin, Wiyadi tidak ingin menjawab.

“Kalau itu silahkan tanya pihak eksekutif saja, mungkin wali kota sedang sibuk,” jelasnya. (Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)

YUK SUBSCRIBE CHANNEL YOUTUBE Tribun Lampung News Video di bawah ini.

FOLLOW INSTAGRAM Tribunlampung.co.id di bawah ini.

FOLLOW TWITTER Tribunlampung.co.id di bawah ini.

FOLLOW FANS PAGE FACEBOOK Tribunlampung.co.id di bawah ini.

Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved