Tribun Tanggamus

BPN dan Polres Tanggamus Sepakat Bentuk Tim Anti Pungli Mafia Tanah

Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Polres Tanggamus bentuk kerjasama pemberantasan tindak kriminal pada pengurusan administrasi tanah.

BPN dan Polres Tanggamus Sepakat Bentuk Tim Anti Pungli Mafia Tanah
tribunlampung/Tri Yulianto
BPN dan Polres Tanggamus sepakat bentuk Tim Anti Pungli Mafia Tanah 

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Polres Tanggamus bentuk kerjasama pemberantasan tindak kriminal pada pengurusan administrasi tanah.

Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegah timbulnya masalah pertanahan, pemberantasan mafia tanah, pemberantasan pungutan liar dan pembentukan tim percepatan sertifikasi tanah aset Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk merealisasikannya dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau memorandun of understanding (MoU) di Kantor BPN Tanggamus.

Antara Kepala BPN Budi Prihantoro dan Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, disaksikan para pegawai BPN, perwakilan beberapa kapolsek.

Selain itu juga dilaksanakan penyerahan satu sertifikat aset Polres Tanggamus yang diterima Kapolres AKBP Hesmu Baroto.

Kemudian dari pihak BPN juga adakan buka bersama dengan anak yatim dari seputar Kecamatan Kota Agung Timur.

Menurut Kepala BPN Tanggamus Budi Prihantoro, MoU ini miliki tujuan kerjasama dengan pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dan pungutan liar di proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program tersebut juga merupakan satu program strategis pemerintah tahun anggaran 2019 sesuai dengan instruksi presiden.

BPN Lampung Selatan Target 36 Ribu Bidang Tanah Ikut Prona

Melalui itu juga ada 16 lembaga untuk melaksanakan dan menyukseskan program PTSL.

"Banyak persoalan yang timbul karena banyak yang memanfaatkan program tersebut untuk tindak pelanggaran. Di luar itu di Tanggamus ada proyek KIM yang juga akan dipetakan permasalahan dan sengketa tanah yang timbul," kata Budi.

Ia berharap dengan keterlibatan dengan kepolisian maka persoalan pelanggaran pada pengurusan tanah bisa jadi prioritas untuk ditindak.

Sehingga program administrasi pertanahan bisa berlangsung sukses tanpa ada pihak yang memanfaatkannya.

Sementara, Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto melalui MoU ini akan dibetuk tim terpadu yang bertugas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.

Lalu pencegahan dan pemberantasan pungli dan tim pencegahan terpadu percepatan sertifikasi tanah.

"Kami berharap bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program pemerintah untuk administrasi pertanahan. Sebab bidang ini salah satu titik rawan munculnya tindakan pelanggaran hukum," kata Hesmu.

Dengan begitu maka Polres Tanggamus mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran di proses administrasi tanah.

Putusan Inkracht, Pengadilan dan BPN Didesak Eksekusi Ganti Rugi Tol di Lamsel

Sebab sebagai program nasional, PTSL memang harus terlaksana dan tepat sasaran.

Maka pelanggaran yang ada di dalamnya harus ditindak.

Usai penandatanganan tersebut, Kapolres mendampingi Kepala BPN turut menyerahkan santunan kepada anak yatim dan piatu, dilanjutkan tausiah oleh Ustad Yadi ditutup buka bersama dan ramah tamah.

Kemudian BPN Tanggamus juga menyerahkan dua sertifikat ranah aset Polres Tanggamus dan masih selesaikan beberapa sertifikat lainnya.

(tribunlampung.co.id/tri yulianto)

Penulis: Tri Yulianto
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved