Tribun Lampung Utara

Empat Jabatan Kepala Dinas di Lampung Utara Lowong

Keempatnya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Kepala Kesbangpol.

Empat Jabatan Kepala Dinas di Lampung Utara Lowong
Tribunlampung.co.id/Anung
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Abdurahman 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Sebanyak empat jabatan kepala dinas di Kabupaten Lampung Utara lowong.

Keempatnya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Kepala Kesbangpol.

"Benar, saat ini ada empat jabatan eselon yang kosong. Belum tau kapan akan digelar lelang jabatan. Tapi kedepannya pasti akan dilakukan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Abdurahman, Rabu (22/5/2019)

Persiapan lelang yang akan dilakukan biasanya pembentukan panitia seleksi, kemudian standar kompetensi, dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Posisi lowongnya dinas perumahan dan pemukiman serta dinas pendidikan, keduanya kosong karena kedua kepala dinas sebelumnya pensiun.

Polisi Bubarkan Aksi Balap Liar Jelang Buka Puasa di Tuba Barat, Sita 6 Motor Bodong dan Miras

“Pak Suwandi Kadis pendidikan pensiun. Pak zulkifli Michsan Kadis perumahan dan pemukiman juga pensiun,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan posisinya dijabat Pelaksana Tugas oleh Toto Sumedi, yang juga asisten II Pemkab Lampung Utara.

Polres Lampung Utara Gelar Rakor Persiapan Ops Ketupat Krakatau 2019

Sedangkan kepala Dinas perumahan dan pemukiman, Plt nya di jabat oleh Sekretarisnya, Adrian Nadirsyah. Sedangkan Kesbangpol dan dinas arsip, sudah di isi oleh pelaksana tugas.

Menanggapi hal ini pengamat kebijakan publik Unila Dedi Hermawan mengatakan, Kepala daerah jika ada kepentingan, harus segera diisi jabatan yang lowong tersebut.

Imbauan Kamtibmas Kapolres Lampung Utara Diperingatan Nuzulul Quran di Desa Madukoro

Segera diisi jabatan dengan mengikuti sesuai aturan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Secara normal diisi pejabat penuh. Plt ada keterbatasan. Seorang pelaksana tugas tidak akan bisa membuat kebijakan strategis.  (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved