Menkominfo Tunggu Informasi Polri, TNI, dan Intelejen untuk Buka Kembali Fitur Medsos yang Dibatasi

Menurut Tulus Abadi, pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas.

Menkominfo Tunggu Informasi Polri, TNI, dan Intelejen untuk Buka Kembali Fitur Medsos yang Dibatasi
Tangkapan Layar KompasTV
Menkominfo Rudiantara tidak menyarankan masyarakat untuk menggunakan VPN, apalagi VPN gratis untuk tetap mengakses media sosial 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memperlambat akses media sosial dalam tiga hari terakhir mendapat kritik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap akses ke media sosial tersebut bertujuan untuk membendung liarnya informasi yang dapat mengganggu ketentraman dan keamanan negara, terutama di grup Whatsapp.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono.

"Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak-hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi," ucap Tulus Abadi seperti dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu 25 Mei 2019.

Pemblokiran itu, kata Tulus, secara sektoral melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

Menurut Tulus Abadi, pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas.

"Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa "dikit dikit blokir". Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur," ujar Tulus.

Tak bisa dipungkiri, media sosial, Whatsapp dan sejenisnya, saat ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Sampai Kapan WhatsApp (WA) dan Medsos Lain Diblokir? Ini Jawaban Pemerintah

Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp Dibatasi Pemerintah, Ini Solusi Medsos Tetap Lancar

"Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan," kata Rudiantara. (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

YLKI berharap pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut.

"Jangan sampai pemblokiran tidak punya efek siginifikan. Apalagi masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya," ujar Tulus.

Halaman
123
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved