Pemilu 2019

Ketua KPU Lampung Selatan dan Pesisir Barat Resmi Diganti

Menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ketua KPU Lampung Selatan dan Pesisir Barat resmi diganti.

Ketua KPU Lampung Selatan dan Pesisir Barat Resmi Diganti
Tribunlampung.co.id/Dedi Sutomo
Ketua KPU Lampung Selatan M Abdul Hafidz yang resmi diberhentikan dari jabatannya. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan dan Pesisir Barat resmi diganti.

Hasil rapat pleno KPU Lamsel menunjuk Sri Fatimah sebagai ketua KPU Lamsel. Ia menggantikan M Abdul Hafidz yang diberhentikan dari posisi ketua KPU Lamsel.

Sementara di Pesbar, hasil pleno KPU setempat menunjuk Yulyanto sebagai ketua KPU Pesbar. Ia mengisi posisi yang ditinggalkan Yurlisman setelah diberhentikan.

Anggota KPU Lampung Divisi Sumber Daya Manusia Sholihin membenarkan hasil pleno tersebut.

“Penetapan ketua KPU Lamsel dan Pesbar. Sri Fatimah sebagai ketua KPU Lamsel dan Yulyanto ketua KPU Pesbar yang baru,” katanya, Selasa (28/5/2019).

Sholihin mengungkapkan dua keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Lampung. Masing-masing SK bernomor 207/SDM.13-Kpt/18/prov/V2019 untuk pengangkatan Sri Fatimah sebagai ketua KPU Lamsel. Serta SK bernomor 208/SDM.13-Kpt/18/Prov/V/2019 untuk pengangkatan Yulyanto sebagai ketua KPU Pesbar.

Kebijakan terkait KPU Lamsel menindaklanjuti hasil sidang putusan DKPP bernomor 58-PKE-DKPP/IV/2019 yang memutuskan perkara dari pengadu, Tarmizi, warga Lamsel. Ia mengadukan Ketua KPU Lamsel Abdul Hafidz ke DKPP karena diduga tidak menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu Lamsel.

Hakim ketua Harjono memberi pertimbangan dalam putusan. Pada 13 Desember 2018, Bawaslu Lamsel berdasarkan kajian dugaan pelanggaran bernomor 001/TM/PL/Kab/08.04/XI/2018 memutuskan Ketua PPK Rajabasa, Nasrul Musa; Ketua Panitia Pemungutan Suara Way Muli Timur, Nasrul Utami; Ketua PPS Way Muli, Santawi Qodratullah; serta Ketua PPS Kerinjing, Aminuddin, memenuhi unsur pelanggaran kode etik.

Namun, teradu selaku ketua KPU Lamsel tidak melakukan upaya tindak lanjut atas putusan Bawaslu tersebut. Atas dasar itu, DKPP memutuskan menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Lamsel kepada M Abdul Hafidz.

Sementara untuk KPU Pesbar, DKPP memutuskan Perkara Nomor 37-PKE-DKPP/III/2019 dengan pelapor April Liswar. DKPP memutuskan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Pesisir Barat kepada Teradu I Yurlisman selaku Ketua merangkap Anggota KPU Pesisir Barat.

Dalam pertimbangannya, DKPP menyebut para teradu (KPU Pesbar) menetapkan Daftar Calon Sementara pada 7 Agustus 2018 dan sengaja menunda-nunda menyerahkan hingga 11 Agustus 2018 agar melewati batas waktu untuk dijadikan objek sengketa di Bawaslu Pesbar. Tindakan tersebut, menurut DKPP, tidak beralasan hukum. (Tribunlampung.co.id/Beni Yulianto)

Penulis: Beni Yulianto
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved