Tribun Pringsewu

Sanksi PP 53/2010 Siap Menanti PNS yang Nekat Pakai Randis untuk Mudik

KPK mengintruksikan kepada pimpinan lembaga atau instansi negara supaya mengimbau jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas.

Sanksi PP 53/2010 Siap Menanti PNS yang Nekat Pakai Randis untuk Mudik
Ilustrasi - randis

TRIBUNLAMPUNG.CO. PRINGSEWU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintruksikan kepada pimpinan lembaga atau instansi negara supaya mengimbau jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas buat keperluan pribadi jelang perayaan lebaran.

Seperti penggunaan kendaraan operasional dinas untuk keperluan mudik.

Bupati Pringsewu Sujadi langsung memberi edaran kepada jajaran di bawahnya agar memenuhi imbauan KPK dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita sudah mengeluarkan edaran apa yang menjadi edaran dari KPK, begitu juga (edaran) dari Mentri Dalam Negeri," kata Sujadi kepada Tribun Lampung.co.id, Kamis (30/5/2019).

Imbauan tersebut disampaikan supaya tidak menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

"Kita sudah keluarkan edaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Masing-masing harus bisa membaca surat itu dan bisa melaksanakannya," ungkap Sujadi.

Lebih lanjut Sekretaris Kabupaten Pringsewu Budiman menegaskan bila mobil dinas Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak boleh digunakan mudik.

Dia membenarkan bila Bupati Pringsewu sudah membuat edarannya. Ia yakin pejabat Pringsewu tunduk terhadap edaran tersebut.

Kalaupun ada pejabat yang hendak izin menggunakan mobil dinas tersebut untuk keperluan mudik, Budiman pastikan tidak akan boleh.

"Kalau hanya keluar ke Bandar Lampung nggak papa, keluar dari Bandar Lampung yang nggak boleh," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved