Kasus Pejabat Selundupan di Lampung Berbuntut Panjang, Mendagri Lakukan Investigasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengirimkan tim untuk menelusuri dugaan terjadinya penyelundupan jabatan di Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebab telah terjadi mutasi 425 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Senin (27/5).

Perombakan pejabat eselon tersebut menjelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, pada 2 Juni 2019.

"Tidak boleh itu, karena namanya pejabat selundupan. Tidak sah seharusnya," kata Tjahjo usai melantik Penjabat Gubernur Lampung Boytenjuri di Gedung Kemendagri, Minggu (2/6).

Untuk menindaklanjuti dugaan terjadinya penyelundupan jabatan itu, pihaknya sudah mengirimkan tim sebagai upaya menelusuri hal tersebut.

Dia menegaskan, sekretaris daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab terhadap mutasi jabatan tersebut.

"Yang pertama, kami sudah mengirimkan tim ke sana (Pemprov Lampung) mempertanyakan kepada sekda. Karena yang bertanggungjawab sekda," kata Tjahjo.

Dia mengaku menerima laporan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, di mana akan melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemprov.

Namun, kata dia, laporan yang diterima jumlah pejabat yang dimutasi ada sekitar 90 orang.

Belakangan, dia mengetahui, jumlah pejabat yang dimutasi lebih banyak dari yang dilaporkan.