Buzzer Sebut SBY Penyebab Prabowo Kalah, Politisi Demokrat: Kalau Ngaku Kalah Ngapain ke MK?

Buzzer Sebut SBY Penyebab Prabowo Kalah Pilpres, Politisi Demokrat: Kalau Ngaku Kalah Ngapain ke MK

Buzzer Sebut SBY Penyebab Prabowo Kalah, Politisi Demokrat: Kalau Ngaku Kalah Ngapain ke MK?
kompas.com
Buzzer Sebut SBY Penyebab Prabowo Kalah, Politisi Demokrat: Kalau Ngaku Kalah Ngapain ke MK? 

Buzzer Sebut SBY Penyebab Prabowo Kalah, Politisi Demokrat: Kalau Ngaku Kalah Ngapain ke MK?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng angkat bicara  soal anggapan para buzzer yang menyalahkan Partai Demokrat atas kekalahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ramai  anggapan kalau para buzzer di media sosial menyalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) yang tak total  mendukung Prabowo, sehingga alami kekalahan di Pilpres 2019.

Terlebih saat Politisi Demokrat lainnya, Andi Arief berkicau kalau sumber kekalahan Prabowo bukan karena Demokrat.

Menurut Andi Mallarangeng, tulisan Andi Arief itu karena adanya buzzer yang menyerang para politisi Demokrat untuk menyalahkan kekalahan Prabowo.

Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, Sabtu (8/6/2019), Andi Mallarangeng pun membenarkan adanya buzzer yang menyalahkan Demokrat.

"Tampaknya terutama kalau kita lihat munculnya buzzer-buzzer yang menyalahkan SBY, AHY, Demokrat. Iya itu ada, bisa dicek di media sosial yang menyalahkan seakan-akan Prabowo kalah itu karena SBY, AHY, Demokrat tidak sepenuh hati untuk mendukung Pak Prabowo," kata Andi Mallarangeng.

Andi Mallarangeng pun mengajak orang, terutama para buzzer untuk memahami logika yang terjadi terkait hasil Pilpres 2019 ini.

Diminta Nasihat Siapa yang Pantas Jadi Presiden, Soeharto Beri Jawaban Satu Kata Ini

Politisi Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Koalisi Parpol di Pilpres 2019

Ia menerangkan, bila Prabowo Subianto dianggap menang sesuai dengan hasil perhitungan BPN, maka tak perlu menyalahkan siapapun.

Meski hasilnya berbeda dengan yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU), maka jalan yang tepat adalah mengadukan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Halaman
123
Penulis: Romi Rinando
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved