Pilpres 2019

Coba Gedor Hati Nurani Elite Politik di 2 Kubu, Alasan Politisi Demokrat Ini Usul Pembubaran Koalisi

Coba Gedor Hati Nurani Elite Politik di 2 Kubu, Alasan Politisi Demokrat Ini Usul Pembubaran Koalisi

Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Teguh Prasetyo
YouTube/Kompas TV
Coba Gedor Hati Nurani Elite Politik di 2 Kubu, Alasan Politisi Demokrat Ini Usul Pembubaran Koalisi 

"Berkoalisi itu kalau punya masukan silakan disampaikan di dalam (secara internal), bukan bikin gaduh. Di situ saling memberikan masukan, tapi di internal bukan merongrong atau bikin gaduh terus," ujar Andre dikutip dari Tribunnews.com, Senin 10 Juni 2019.

Andre Rosiade mengkritik sikap pejabat negara dan Presiden Jokowi yang tak ucapkan bela sungkawa kepada korban kerusuhan 22 Mei.
Andre Rosiade mengkritik sikap pejabat negara dan Presiden Jokowi yang tak ucapkan bela sungkawa kepada korban kerusuhan 22 Mei. (Tangkap Layar Youtube Najwa Shihab)

Andre mempersilakan Partai Demokrat menentukan sikap jika ingin keluar dari koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Namun, apabila ingin bertahan di dalam koalisi, maka ia meminta Partai Demokrat tidak melontarkan pernyataan yang membuat gaduh dan menjaga etika berkoalisi.

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," kata Andre.

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tengah fokus terhadap permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh. kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo silakan," ucapnya.

Respons TKN

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Verry Surya Hendrawan menilai, usulan pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2019 tidak relevan dan mengada-ada.

Usul tersebut dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Rachland memandang bahwa mempertahankan koalisi pendukung kedua pasangan calon akan membuat polarisasi di masyarakat sulit diantisipasi.

"Pernyataan bahwa KIK ( Koalisi Indonesia Kerja) harus pula dibubarkan karena, sesuai statemen Wasekjen Partai Demokrat, mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Verry melalui keterangan tertulisnya, Minggu 9 Juni 2019.

Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) disambut oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Jajaran di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima
Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) disambut oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Jajaran di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Menurut Verry, Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Presiden Jokowi justru perlu dipertahankan.

Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Verry menilai, Koalisi Indonesia Kerja harus terus berperan dalam mengawal program-program pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved