Breaking News:

Pilpres 2019

Coba Gedor Hati Nurani Elite Politik di 2 Kubu, Alasan Politisi Demokrat Ini Usul Pembubaran Koalisi

Coba Gedor Hati Nurani Elite Politik di 2 Kubu, Alasan Politisi Demokrat Ini Usul Pembubaran Koalisi

Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Teguh Prasetyo
YouTube/Kompas TV
Coba Gedor Hati Nurani Elite Politik di 2 Kubu, Alasan Politisi Demokrat Ini Usul Pembubaran Koalisi 

Namun, apabila ingin bertahan di dalam koalisi, maka ia meminta Partai Demokrat tidak melontarkan pernyataan yang membuat gaduh dan menjaga etika berkoalisi.

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," kata Andre.

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tengah fokus terhadap permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh. kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo silakan," ucapnya.

Respons TKN

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Verry Surya Hendrawan menilai, usulan pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2019 tidak relevan dan mengada-ada.

Usul tersebut dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Rachland memandang bahwa mempertahankan koalisi pendukung kedua pasangan calon akan membuat polarisasi di masyarakat sulit diantisipasi.

"Pernyataan bahwa KIK ( Koalisi Indonesia Kerja) harus pula dibubarkan karena, sesuai statemen Wasekjen Partai Demokrat, mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Verry melalui keterangan tertulisnya, Minggu 9 Juni 2019.

Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) disambut oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Jajaran di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima
Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) disambut oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Jajaran di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Menurut Verry, Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Presiden Jokowi justru perlu dipertahankan.

Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI.

Verry menilai, Koalisi Indonesia Kerja harus terus berperan dalam mengawal program-program pemerintahan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan.

Di sisi lain, TKN selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif, mengedepankan program kerja serta rekam jejak pencapaian capres dan cawapres.

"Ini positif untuk demokrasi kita karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak," kata dia.

Verry menyayangkan jika koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dibubarkan.

Pasalnya, menurut Verry, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dapat menjadi partner yang baik sebagai unsur koreksi dan penyeimbang bagi pemerintah.

"Jadi, keberadaan koalisi tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan. Karena sebaliknya, kami hadir justru untuk menguatkan demokrasi di negara tercinta ini. Dan akar rumput kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan menyikapi semua hal di atas," ucap Sekjen PKPI itu.

Kata Mahfud MD

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberi tanggapan soal wacana pembubaran koalisi ini.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari warganet.

Menurut Mahfud, dalam perspektif hukum, tidak ada istilah koalisi. 

Istilah tersebut hanya dipakai dalam politik praktis. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi rumah presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi rumah presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2019). (Rina Ayu/Tribunnews.com)

Dalam hukum, yang ada hanya ketentuan parpol bisa bergabung untuk mengusung atau mendukung paslon dalam Pilpres. 

Setelah itu tidak ada ikatan yuridis apakah koalisi bakal terus atau gabung. 

Semuanya tergantung kesepakatan saja. 

"Di dlm tara hukum kita tdk ada term koalisi. Istilah itu hny dipakai dlm politik praktis. Yg ada hny ketentuan, parpol2 bs bergabung utk mengusung atau mendukung Paslon dlm Pilpres. Setelah itu tak ada ikatan yuridis utk koalisi. Mau terus atau tidak, tergantung kesepakatan sj," tulis Mafud MD. 

(*) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Ide Pembubaran Koalisi, Politisi Demokrat: Ini Cara Saya Menggedor Nurani Elite Politik di Dua Kubu

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved