Tribun Pringsewu

Disdukcapil Pringsewu Buka Mobil Pelayanan Keliling

Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pringsewu diserbu masyarakat Bumi Jejama Secancanan pada hari pertama kerja.

Disdukcapil Pringsewu Buka Mobil Pelayanan Keliling
Tribunlampung.co.id/Didik
Mobil pelayanan keliling Disdukcapil Pringsewu beri pelayanan di bawah pohon 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pringsewu diserbu masyarakat Bumi Jejama Secancanan pada hari pertama kerja paska libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Senin (10/5/2019).

Atas ramainya masyarakat yang menginginkan pelayanan administrasi kependudukkan tersebut, Disdukcapil sampai menambah taller pelayanan perekaman KTP elektronik.

Yakni dengan mengoperasionalkan mobil pelayanan keliling Disdukcapil Pringsewu. Mobil tersebut melayani di halaman kantor Disdukcapil. Tepatnya di bawah pohon halaman kantor tersebut.

Kepala Bidang Kependudukkan Disdukcapil Pringsewu Sudarsih mengatakan, penambahan pelayanan perekaman di kantor Disdukcapil karena ramainya masyarakat yang datang.

"Biasanya kami menggunakan satu perekam di dalam (kantor) saja, ini kita tambah dua perekaman dengan mobil pelayanan keliling," ungkap Sudarsih.

Dia berharap, dengan begitu masyarakat yang hadir dapat terlayani dengan maksimal. Artinya, setelah masyarakat datang, pulang langsung membawa dokumen yang dibutuhkan. Atau dokumen yang diurus langsung jadi.

Seperti pelayanan e-KTP. Menurut dia, tercatat sebanyak 5.817 wajib KTP di Pringsewu belum melakukan perekaman.

Jenderal Purnawirawan Polisi Asal Lampung Jadi Tersangka Makar, Kapolri Pernah Jadi Anak Buahnya

Jumlah tersebut dari 310.828 wajib KTP yang terdata di Disdukcapil Pringsewu. Dia mengungkapkan, selama ini pihaknya tidak kurang memberikan sosialisasi dan imbauan ke masyarakat supaya segera melakukan perekaman.

Baik itu melalui perangkat pekon dan kecamatan. Apa lagi semenjak 31 Desember 2018 kemarin, data kependudukan wajib KTP yang belum perekaman diblokir.

Sehingga, mereka yang terblokir datanya tidak bisa mengurus keperluan diri yang mempersyaratkan administrasi kependudukkan. Sejumlah masyarakat yang terblokir datanya, tambah dia, kemungkinan berada atau bekerja di luar daerah.

Halaman
12
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved