Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres

Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres

Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres
KOMPAS.com/Indra Akuntono
Anggota Tim Kuasa Hukum 02 Denny Indrayana Sebut Maruf Amin Tak Memenuhi Syarat Sebagai Cawapres. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang dimulainya tahapan penyelesaian gugatan sengketa Pilpres 2019, anggota tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, mengeluarkan statemen mengejutkan.

Denny Indrayana menilai pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan capres-cawapres.

Alasannya, kata Denny, cawapres nomor urut 01, Maruf Amin tidak memenuhi syarat formil karena masih tercatat memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, yang dikategorikan kubu Prabowo-Sandi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Menurut kami Pak Maruf Amin tak memenuhi syarat formil sebagai cawapres. Karena itu paslon 01, mestinya tak memenuhi syarat (sebagai pasangan capres-cawapres,-red), didiskualifikasi," kata Denny, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa 11 Juni 2019.

Denny menjelaskan, posisi Maruf itu merupakan sesuatu yang mendasar.

Pihaknya menemukan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai jabatan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu.

"Saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kami menemukan ini persoalan yang prinsipil, yang kami dapatkan," kata dia.

Pada saat mendaftarkan diri sebagai cawapres, kata Denny, tidak dilakukan pencoretan terhadap Maruf.

MK Akan Mulai Sidang Sengketa Pilpres 2019, Berikut Jadwal dan Tahapannya

Ketua MK Anwar Usman Pastikan 3 Hal Ini Jadi Pertimbangan Dalam Memutus Sengketa Pilpres 2019

Namun, Denny mengaku, tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai informasi jabatan yang disandang Maruf.

Denny meminta kepada semua pihak untuk menunggu pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menampilkan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres yang telah diajukan pihaknya beserta dengan bukti-bukti terkait.

Halaman
1234
Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved